Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menghapus penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari dividen BUMN usai diambil alih Danantara.

"PNBP tadi dengan kekayaan negara dipisahkan (KND) sekarang dikelola Danantara," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).

"Sehingga kita menghilangkan di dalam PNBP untuk KND tersebut, terutama dari (dividen) BUMN," tegasnya.

Penerimaan negara bukan pajak awalnya dikantongi dari sumber daya alam (SDA) migas, SDA non-migas, KND alias dividen BUMN, PNBP lainnya, serta badan layanan umum (BLU).

Sekarang hanya menjadi empat sumber setelah Kemenkeu resmi menghapus pemasukan dari dividen perusahaan pelat merah.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan realisasi PNBP per 30 April 2025 adalah Rp153,3 triliun. Jumlah tersebut sudah mencapai 29,8 persen dari target APBN 2025.

Rinciannya, pemasukan dari SDA migas sebesar Rp34 triliun atau 28,1 persen dari target, SDA non-migas Rp36,7 triliun (37,9 persen), PNBP lainnya senilai Rp48 triliun (37,6 persen), serta dari BLU sejumlah Rp23,6 triliun (30,3 persen).

"Kami sudah tidak lagi menampilkan PNBP dari KND, sudah tidak ada lagi. (Dividen BUMN) sudah tidak diperhitungkan di dalam penerimaan kita, supaya konsisten dengan arah kebijakan pemerintah," tutur Anggito.

"Realisasi April 2025 ini masih mengikuti pola-pola sebelumnya, memang agak melandai di Maret. Tadi sudah juga mengikuti penyampaian dari Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) mengenai fluktuasi harga komoditas SDA di dunia yang cenderung melandai," sambungnya.

Danantara memang sudah resmi mengambil seluruh aset maupun dividen BUMN. Ini sejalan dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur badan baru tersebut.

Tadinya, Kemenkeu menargetkan bisa mengantongi PNBP dari dividen BUMN senilai Rp90 triliun. Seluruh potensi pemasukan dari perusahaan pelat merah itu sekarang bakal dimiliki dan dikelola Danantara.

(agt/agt)