Palembang (ANTARA) - Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yakni KAI Logistik sedang dalam tahapan memproses pembebasan lahan proyek pembangunan stockpile batubara di Kelurahan Kemang Agung, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

VP of Corporate Secretary KAI Logistik, Dwi Wilandari dikonfirmasi dari Palembang, Senin, mengatakan bahwa saat ini PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) sedang dalam proses penyelesaian terkait beberapa aspek administrasi dan koordinasi yang berkaitan dengan lahan milik induk perusahaan tersebut dengan pihak-pihak terkait.

la menambahkan hal itu dilakukan sebagai bentuk respon atas protes warga setempat yang melakukan aksi protes dan menyetop pengerjaan proyek itu pada Sabtu 28 Juni 2025.

"Kami menghargai dan memperhatikan setiap masukan serta aspirasi dari masyarakat," katanya.

la menambahkan bahwa KAI Logistik berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta dialog yang konstruktif dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

Sebelumnya, para pekerja menyetop pengerjaan proyek pembangunan oleh anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yakni KAI Logistik di Kelurahan Kemang Agung, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (28/6) sore.

Pekerjaan itu dihentikan oleh pekerja, karena permintaan warga setempat yang melakukan aksi protes, karena terdapat tiga tanah milik warga sebagai ahli waris yang belum dibayar oleh pihak KAI Logistik.

Sementara itu, mewakili warga dan ahli waris yang tanah nya dinilai diserobot oleh KAI Logistik, Agung, menerangkan pada tahun 2023-2024 dilakukan proses pembebasan lahan oleh PT. KAI dengan menugaskan Lawyer Budi Darma dan rekan.

Terdapat banyak masalah yang terjadi pada proses tersebut, mulai dari ketidaktransparanan proses, nilai ganti rugi, penekanan oleh pihak aparat dan preman, hingga beberapa ganti rugi yang tidak wajar.

Lalu pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa bidang tanah yang belum diganti rugi, namun terus digarap oleh PT KAI, di antaranya 3 bidang tanah milik Jumak, Nani, dan Nurdin (hak waris).

la menyebutkan pada 21 Mei lalu, pihak warga sempat menyetop kegiatan di lapangan dan mengalami intimidasi.

Setelah itu dilakukan negosiasi untuk dapat diganti rugi melalui keputusan direksi, namun hingga saat ini belum ada perkembangan yang berarti. Satu sisi, pekerjaan KAI terus berlanjut dari penimbunan hingga pemagaran.

"Kami pihak warga pemilik hak telah meminta untuk kegiatan tersebut dihentikan sementara hingga ada kejelasan soal ganti rugi, tapi KAI Logistik menolak dan tetap arogan melakukan penggarapan lahan," katanya.

Adapun tanah yang diminta untuk diganti rugi itu ialah Misrati (53) dengan luas tanah 2.095 meter persegi. Kemudian Nani (50) denga luas 1.544 meter persegi dan Sukida atau Nurdin (53) 2.754 meter persegi.

Menurut nya warga yang lainnya sudah menerima ganti rugi dari pihak PT KAI Logistik dan ia juga meminta ganti rugi bahkan dengan harga yang wajar, tanpa unsur mencari kesempatan untuk keuntungan, yakni seharga Rp500.000 per meter dan itu disebutkan harga negosiasi.