KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyoroti rencana pemerintah yang bakal mulai menerapkan kebijakan mandatori biodiesel 50% atau B50 pada 1 Juli mendatang. Pelaku usaha meminta pemerintah memastikan kesiapan teknis dan stabilitas beban biaya operasional di lapangan.

Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani menekankan, implementasi B50 tidak boleh dilakukan terburu-buru tanpa perhitungan matang. Menurutnya, aspek teknis dan harga menjadi variabel krusial bagi keberlangsungan industri pertambangan yang menjadi konsumen besar bahan bakar.

"Intinya implementasi B50 perlu memastikan dua hal: kesiapan teknis di lapangan dan harga yang tetap kompetitif. Jangan sampai kebijakan ini pada akhirnya justru menambah beban operasional industri yang saat ini sudah cukup tertekan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (13/4).

Gita juga menyoroti hasil uji coba yang selama ini dilakukan pemerintah. Menurutnya, meskipun proses pengujian telah berjalan, hal tersebut justru mengungkap adanya sejumlah celah teknis yang harus diantisipasi sebelum diterapkan secara masif di mesin-mesin alat berat pertambangan.

"Meskipun sudah dilakukan uji coba, itu justru menunjukkan bahwa masih ada hal-hal teknis yang perlu diantisipasi. Dalam praktik di lapangan, uji coba biasanya juga mengidentifikasi sejumlah kendala, bukan berarti seluruh aspek sudah siap untuk operasi skala penuh," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Gita, pihaknya berharap pemerintah menyiapkan langkah mitigasi yang komprehensif agar ke depan kebijakan tak menjadi rintangan baru bagi industri.

"Karena itu, yang menjadi perhatian bukan hanya implementasi, tetapi bagaimana mitigasi risiko teknisnya, dan bagaimana kebijakan ini tidak menambah beban baru bagi industri yang saat ini juga menghadapi berbagai tekanan biaya," pungkasnya.