Bisnis.com, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru memutuskan kapal tongkang tetap diizinkan melintas selama proses revitalisasi Jembatan P6 Sungai Lalan berlangsung. Namun, ukuran kapal dibatasi maksimal 230 feet menyusul insiden tabrakan tongkang terhadap tiang penyangga proyek jembatan tersebut.

“Iya masih diizinkan kecil, untuk maksimal 230 feet [kapasitas tongkang],” ujarnya usai rapat tindak lanjut insiden tabrakan kapal terhadap tiang shoring dan bekisting Jembatan P6 Lalan, Selasa (19/5/2026).

Menurut Deru, hasil evaluasi menunjukkan ukuran tongkang yang terlalu besar menjadi salah satu penyebab insiden karena sulit dikendalikan saat arus pasang maupun surut Sungai Lalan.

Dia mengungkapkan, tabrakan tongkang telah terjadi sebanyak lima kali sejak proses revitalisasi dimulai. Insiden tersebut tidak hanya melibatkan tongkang pengangkut komoditas, tetapi juga kapal milik kontraktor yang terlibat dalam pembangunan jembatan.

“Nah, penyebabnya ketahuan ternyata tongkangnya itu 300 feet. Mungkin ongkos transportasinya jadi kecil, tapi berisiko ketika terjadi arus pasang dan atau arus surut karena ada arus yang timbul,” jelasnya.

Akibat insiden tersebut, proses pembangunan sempat terkendala karena struktur penyangga proyek terdampak benturan kapal. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi agar pembangunan tetap berjalan tanpa menghentikan total lalu lintas sungai.

Selain pembatasan ukuran tongkang, Deru juga mengusulkan pemasangan fender atau pelindung tambahan di sekitar tiang jembatan untuk mengurangi risiko benturan serupa di masa mendatang.

“Harus ada fender penguat. Jadi kalau pun terjadi ke depan, tidak langsung menghantam tiangnya,” ujarnya.

Sementara itu, keputusan untuk tidak menutup total jalur sungai diambil karena dikhawatirkan mengganggu distribusi logistik dan energi di Sumsel.

“Sebab kalau kita tutup 3 sampai 4 bulan, ini berakibat ekspor tersendat, suplai ke beberapa PLTU terganggu, pekerja juga menjadi menganggur,” katanya.

Adapun, pembatasan ukuran kapal berlaku untuk seluruh komoditas angkutan sungai, bukan hanya batu bara. Selama masa rekonstruksi, jadwal pelayaran juga akan diatur untuk meminimalkan risiko kecelakaan.

“Semua komoditas mengecilkan size. Time schedule-nya diatur, ada timing-nya,” pungkasnya.