Jakarta – Di atas kertas, Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjemput masa depan energi bersih. Pemerintah menargetkan penambahan 269 gigawatt (GW) kapasitas energi terbarukan hingga tahun 2060 — angka yang jika dicapai, akan menandai transformasi terbesar dalam sejarah sistem ketenagalistrikan nasional.

Namun di lapangan, semangat itu tersendat. Hingga Agustus 2025, kapasitas pembangkit energi terbarukan baru menyentuh 15,2 GW, tak sampai satu persen dari potensi teknis nasional sebesar 3.660 GW. Di saat yang sama, pembangkit berbasis batu bara justru masih menikmati tarif rendah berkat skema subsidi dan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

“Selama listrik dari batu bara masih disubsidi, tarif energi terbarukan tidak akan bisa bersaing. Pengembang pasti berpikir dua kali untuk masuk,” ujar Dwi Cahya Agung Saputra, Koordinator Transisi Sistem Ketenagalistrikan Institute for Essential Services Reform (IESR), dalam diskusi Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025, Selasa, 7 Oktober.

Ironinya, keberhasilan menjaga tarif listrik “murah” justru menjerat Indonesia dalam ketergantungan panjang pada energi kotor. Dalam skema DMO, harga batu bara untuk PLN dipatok hanya USD 70 per ton, jauh di bawah harga pasar internasional yang bisa melampaui USD 120 per ton.

Akibatnya, biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik berbasis batu bara tampak rendah, sehingga tarif pembangkit energi terbarukan (EBT) seperti surya dan angin menjadi tampak “mahal” di atas kertas — padahal bukan karena teknologinya yang mahal, melainkan karena perbandingan yang tidak adil.

“Perhitungan PLN masih membandingkan tarif EBT dengan listrik batu bara yang disubsidi, bukan dengan biaya aktual. Ini membuat daya saing energi bersih jatuh sebelum bertanding,” jelas Dwi Cahya.

IESR mencatat, dalam perencanaan energi nasional, proyek-proyek pembangkit fosil yang masih dalam tahap konstruksi tetap dilanjutkan di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Kondisi ini mempersempit ruang investasi baru untuk energi terbarukan.

Bagi pengembang swasta, investasi energi terbarukan di Indonesia bukan hanya persoalan tarif — tapi juga ketidakpastian sistem pengadaan.

Proyek-proyek listrik energi bersih dari PLN umumnya menggunakan skema Independent Power Producer (IPP). Namun, proses pengadaan yang dianggap kurang transparan dan tidak terjadwal membuat pasar kehilangan arah.

“Indonesia belum punya kalender pengadaan proyek energi terbarukan multi-tahun. Jadi pengembang tidak tahu kapan bisa ikut tender, kapan harus siapkan studi, atau kapan peluang dibuka,” tambah Dwi.

Selain itu, pengembang yang ingin masuk ke proyek harus melalui Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Prosesnya belum sepenuhnya terbuka, dan sering kali membutuhkan biaya studi awal yang harus ditanggung sendiri — tanpa kepastian proyek akan berjalan.

“Bagi pengembang kecil dan startup energi bersih, risiko ini terlalu besar. Belum mulai, sudah keluar biaya tinggi,” ungkap Dwi.

Hambatan lain muncul di tahap konstruksi, seperti masalah izin lahan, tumpang tindih tata ruang, hingga penolakan masyarakat lokal. Alhasil, meski target nasional ambisius, banyak proyek yang tertunda di atas kertas.