Warta Ekonomi, Jakarta - Upaya pemerintah mengubah batu bara menjadi bahan bakar alternatif LPG 3 Kg melalui proyek Dimethyl Ether (DME) dinilai gagal secara keekonomian. Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Pati Jaya, menilai proyek yang digadang menjadi simbol hilirisasi batu bara itu tidak mampu menyaingi harga LPG impor.

Dalam diskusi panel Mineral dan Batu Bara (Minerba) Convex 2025, Bambang menyebut program DME yang dijalankan oleh PT Bukit Asam (PTBA) bersama Air Product dan PT Pertamina (Persero) akhirnya kandas setelah menelan biaya tinggi.

“Namun karena satu dan lain hal, ternyata biaya investasi dan teknologi dari Air Product itu sudah 48%, belum lagi biaya pengolahan dan distribusi. Sehingga harga pokok DME sendiri mencapai lebih dari USD 800 per ton — mahal. Sedangkan LPG mungkin hanya USD 400-an per ton. Artinya, harganya masih cukup tinggi,” ungkapnya Rabu (15/10/2025).

Ia menegaskan, mahalnya biaya produksi menjadi batu sandungan utama bagi keberlanjutan proyek yang sebelumnya digadang-gadang bisa mengurangi impor LPG.

“DME ini tidak ada masalah sepanjang kita ubah lagi skema yang sempat dibahas menjadi skema yang lebih murah, dengan teknologi yang lebih efisien daripada teknologi sebelumnya,” tambah Bambang.

Menurutnya, proyek hilirisasi semestinya tidak hanya dijalankan sebagai pemenuhan syarat perpanjangan konsesi tambang, tetapi juga harus menghadirkan win-win solution bagi pemerintah dan investor.

“Dengan demikian, pengembangan DME bisa lebih murah dan tidak tersandera oleh hal-hal yang memberatkan pengolahannya,” tutupnya.

Proyek Masih di Tahap FS, Investasi Capai Rp164 Triliun

Berdasarkan dokumen penyerahan 18 proyek prioritas hilirisasi yang disampaikan Ketua Satgas Hilirisasi Bahlil Lahadalia kepada Ketua BPI Danantara, terdapat enam proyek hilirisasi batu bara ke DME yang akan digenjot, tersebar di Kalimantan dan Sumatera Selatan.

Lokasinya mencakup Bulungan, Kutai Timur, dan Kota Baru di Kalimantan, serta Muara Enim, PALI, dan Banyuasin di Sumatera Selatan, dengan total nilai investasi mencapai Rp164 triliun.

Meski demikian, hingga kini proyek tersebut belum menunjukkan progres signifikan. Bahlil menyebut tahap feasibility study (FS) masih berjalan.

“DME sekarang kita sudah serahkan kepada (Danantara), kan pra-FS-nya kan sudah, FS-nya sekarang lagi dilakukan oleh Danantara sampai selesai,” ujarnya.

Defisit LPG Masih Lebar

Bahlil menegaskan, hilirisasi DME penting karena konsumsi LPG nasional terus meningkat, sementara pasokan domestik terbatas.

“Konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi domestik hanya 1,3 juta ton. Alhasil, Indonesia harus menutup defisit pasokan dengan impor sekitar 6,5 hingga 7 juta ton per tahun,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketersediaan gas alam sebagai bahan baku LPG di dalam negeri juga terbatas, sehingga batu bara berkalori rendah dipilih sebagai alternatif untuk bahan baku DME.

“Sementara gas kita itu untuk bahan baku LPG itu tidak banyak. Maka kita akan kelola untuk mendorong hilirisasi lewat DME. Batubara low calorie,” jelas Bahlil.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan, menambahkan bahwa hingga kini belum ada investasi global yang masuk untuk mengolah hilirisasi batu bara menjadi DME di Indonesia.

"Ya, untuk DME ini kami belum mendengar yang very clear perusahaan mana lagi yang akan masuk ke Indonesia,” ucapnya dalam gelaran The 3rd IICS Forum di Jakarta, Selasa (7/10/2025).