Warta Ekonomi, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan menyiapkan sejumlah penyesuaian kebijakan guna mengantisipasi potensi penurunan ekspor batubara seiring pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN pengelola ekspor.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing ekspor batubara nasional sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan pembeli internasional di tengah rencana penerapan skema ekspor satu pintu.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah akan menyelaraskan berbagai aturan yang berkaitan dengan tata kelola ekspor komoditas, termasuk ekspor batubara melalui BUMN ekspor.

“Nanti kan itu akan menyesuaikan dengan kebijakan, ya termasuk kebijakan ekspor melalui BUMN ekspor,” ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (5/6/2026).

Menurut Yuliot, pemerintah saat ini masih melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kapasitas produksi sektor pertambangan batubara nasional. Proses tersebut dilakukan melalui verifikasi data izin usaha pertambangan (IUP) yang tengah dikerjakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).

“Jadi untuk konsolidasi IUP ini kan sudah dibagi. Itu kan kalau untuk total batubara, ini mungkin itu perlu dicek data-datanya karena masih dilihat ini kan tidak seluruh IUP sudah masuk dalam fase produksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, evaluasi tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai potensi pasokan batubara nasional, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar ekspor.

Pemerintah, lanjut Yuliot, juga tengah menghitung keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan volume ekspor agar kebijakan yang disusun tidak mengganggu pasokan energi nasional maupun kontribusi sektor batubara terhadap penerimaan negara.

“Jadi ini masih dilihat itu porsinya oleh Dirjen Minerba,” tutupnya.

Kajian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan ekspor melalui BUMN berjalan tanpa mengurangi daya saing industri pertambangan nasional serta tetap menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap pasokan batubara Indonesia.