Berikut salinan teks sesuai yang terlihat pada gambar:

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyoroti kepastian waktu penerapan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE-SDA). Ketidakpastian jadwal implementasi aturan tersebut dinilai bakal memengaruhi perencanaan strategi keuangan para pelaku usaha pertambangan.

Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani menekankan bahwa transparansi mengenai waktu peluncuran regulasi devisa hasil ekspor sangat krusial. "Kami masih menunggu kepastian rilis kebijakan DHE-SDA, karena kejelasan waktu sangat penting bagi pelaku usaha dalam menjaga perencanaan keuangan dan operasional," kata dia kepada KONTAN, Minggu (26/4).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan aturan DHE-SDA akan segera terbit, meski belum bersedia mengungkapkan tanggal pastinya. Regulasi yang semula ditargetkan berlaku per 1 Januari 2026 ini kabarnya sudah berada di meja Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dengan bocoran adanya pengecualian untuk beberapa komoditas tertentu.

Menurut Gita, meski saat ini kondisi masih terkendali, sektor energi seperti batubara memiliki karakteristik biaya operasional harian yang sangat tinggi. Risiko tekanan pada arus kas ini menjadi perhatian serius bagi pengusaha batubara di tengah rencana ekspansi dan investasi.

APBI mewanti-wanti, pembatasan likuiditas yang terlalu ketat melalui penempatan devisa menjadi ganjalan bagi stabilitas bisnis pertambangan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai penundaan dan perubahan aturan yang terus terjadi mencerminkan lemahnya perencanaan kebijakan.

"Kondisi ini memberikan sinyal negatif bagi para pelaku pasar," ucap dia kepada KONTAN, kemarin. Wijayanto mengungkapkan, perubahan aturan yang mendadak, termasuk adanya pengecualian baru, akan memperumit kalkulasi investor asing, terutama di sektor energi. Artinya, kondisi ini menjadi bukti inkonsistensi regulasi.