Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia mengirim delegasi terdiri dari 450 orang ke Conference of the Parties atau COP 30 Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Belém, Brasil. Delegasi yang akan dipimpinnya tersebut jauh lebih sedikit daripada yang berangkat ke COP 29 di Azerbaijan pada 2024.

“Catatan kami, delegasi Indonesia saat itu mencapai lebih dari 1.200 orang,” katanya di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025.

Sebagian besar anggota delegasi, disebutkan Hanif, datang dari badan usaha. Adapun menteri yang hadir tahun ini selain dirinya adalah Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Delegasi akan bertolak sejak 2 November 2025.

Hanif menyampaikan, COP 30 ini sebagai momentum global mempercepat aksi nyata menghadapi krisis iklim. Apalagi saat ini dunia menghadapi tiga krisis planet, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan krisis polusi dan limbah.

Dalam COP 30 pada 10-21 November nanti akan digelar sejumlah sesi diplomasi antara pejabat-pejabat negara, perusahaan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga pertemuan antara pihak penjual dan pembeli karbon. “Perdagangan karbon di Indonesia saat ini memasuki fase pengembangan dengan dukungan regulasi dan target transaksi yang sangat besar,” ucapnya.

Hanif mengatakan momentum kali ini sebagai peringatan 10 tahun Perjanjian Paris yang melahirkan komitmen membatasi peningkatan suhu rata-rata global di bawah 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Tetapi, kemajuan dalam aksi iklim yang telah dilakukan belum berhasil membatasi kenaikan suhu global.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusimo mengatakan, pemerintah telah mengirimkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) ke UNFCCC. Dokumen itu sebagai bukti pemerintah Indonesia turut serta memitigasi perubahan iklim.

“Tentu Second NDC ini adalah akibat dari kompromi, tidak semua pihak bisa menang sendiri dan di sini kita menguji apa yang dilakukan pemerintah menampung aspirasi-aspirasi berbagai pihak,” ujarnya.

Dalam dokumen NDC ke-2 yang berlaku untuk diimplementasikan 2031-2035, pemerintah menargetkan emisi gas rumah kaca lewat dua skenario, yakni low dan high ambition, berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada skenario pertama mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 6,0 persen pada 2030 dan 6,7 persen pada 2035. Skenario kedua mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Model skenario emisi diproyeksikan menggunakan level emisi 2019 sebagai patokan (tahun referensi) sebesar 1.145.036,69 ton CO2e. Hasil perhitungannya adalah, pada skenario low ambition, emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2030 sebesar 1.345.706,59 ton dan 2035 sebesar 1.257.717,38 ton. Sedangkan pada high ambition, emisi sebesar 1.491.473,99 pada 2030 dan sebesar 1.488.865,59 pada 2035.

Target-target tersebut diyakinkan masih kompatibel dengan target Perjanjian Paris dan diklaim tak ada kemunduran dari target-target Enhanced NDC (2022-2030). Berdasarkan komitmen kontribusi yang ditetapkan secara nasional sebelumnya itu, pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 31,89 persen (dengan upaya sendiri) dan 43,20 persen (dengan dukungan internasional). Besaran 31,89 persen itu sendiri setara emisi 1,7 Giga Ton CO2e.