Bloomberg Technoz, Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan adanya skema domestic market obligation (DMO) batu bara khusus untuk proyek gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME), yang salah satunya akan segera digarap investor China di Pulau Kalimantan.

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) Indef Abra Talattov menyatakan penetapan harga batu bara dalam skema DMO khusus DME dibutuhkan agar biaya bahan baku dapat dikendalikan dan proyek tetap layak secara ekonomi.

Dia juga memandang pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang mengatur harga jual DME agar dapat bersaing dengan gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) melalui skema subsidi energi.

“Pemerintah perlu mengatur harga jual DME agar dapat bersaing dengan LPG, melalui skema subsidi yang tepat sasaran dan tidak membebani anggaran secara berlebihan,” tulis Abra dalam riset terbarunya, Senin (4/8/2025).

Jamin Serapan

Selanjutnya, Abra menilai pemerintah perlu menjamin serapan DME batu bara melalui penugasan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pembeli utama atau offtaker dalam jangka panjang. “Misalnya melalui skema take-or-pay [ToP],” sarannya.

Tidak kalah penting, dia menggarisbawahi pemerintah perlu menerbitkan aturan pengendalian emisi karbon yang dihasilkan proyek DME batu bara.

Menurutnya, setiap proyek DME batu bara harus dilengkapi teknologi penangkapan karbon untuk mengatasi emisi dari proses gasifikasi.

“Dibutuhkan penerapan teknologi penangkapan karbon secara bertahap untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan konsistensi dengan komitmen transisi energi,” ujarnya.

Abra mencatat substitusi LPG ke DME batu bara dapat membantu pengurangan impor LPG dengan menutupi 80% dari total kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan LPG dalam negeri dicatat sebesar 8 juta metrik ton per tahun, sementara produksinya baru sebesar 1,9 juta metrik ton pada tahun 2024.

“Rp8,7 triliun per tahun. Total dampak penghematan devisa per tahun akibat pengurangan impor LPG,” tulisnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya membeberkan perusahaan China bakal mengerjakan proyek DME batu bara di Pulau Kalimantan.

Rencanannya, perusahaan China itu akan berkongsi dengan perusahaan swasta domestik dengan nilai investasi mencapai US$1,2 miliar atau sekitar Rp19,74 triliun (asumsi kurs Rp16.450 per dolar AS).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menuturkan kongsi perusahaan itu telah menyelesaikan prastudi kelayakan atau feasibility study untuk proyek DME batu bara itu.

“Indonesia kerja sama perusahaan dari Asia, China. Pra-FS nya sudah. [Investasinya sekitar] US$1,2 miliar,” kata Tri ditemui awak media, di sela Energi dan Mineral Festival 2025, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Tri menegaskan pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk berinvestasi pada proyek DME batu bara tersebut.

Di sisi lain, dia mengatakan, proyek yang akan dikerjakan kongsi perusahaan China itu masuk dalam 6 proyek yang sebelumnya sempat disodorkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Dia berpendapat komitmen investasi perusahaan China itu bakal menguntungkan pemerintah. Dia beralasan pemerintah tidak perlu ikut ambil risiko cukup besar dari investasi proyek.

“Sebetulnya pemerintah tidak perlu chip in, dia yang berupaya sendiri, dengan investasi dia kan risk dia. Jadi itu lebih risk-nya enggak di kita,” tegasnya.

Sementara itu, dia mengatakan, perusahaan China tersebut tidak ikut terlibat dalam proyek DME yang saat ini tengah dikaji PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

“Akan tetapi, memang terkait dengan keekonomian perlu kita lakukan evaluasi,” ujar Tri.

Disiapkan KEK

Dalam kesempatan yang sama, Tri menyatakan Kementerian ESDM akan menyiapkan insentif dalam bentuk kawasan ekonomi khusus (KEK) bagi proyek DME batu bara tersebut.

Pembentukan wilayah kerja DME batu bara menjadi KEK tersebut akan dilakukan ketika proyek dengan nilai investasi US$1,2 miliar atau sekitar Rp19,74 triliun itu benar-benar berdiri dan mulai berproduksi.

“Itu kan setelahnya ya, setelah jadi. Setelah ini kan kawasan itu jadi kawasan ekonomi khusus, artinya nanti,” kata Tri.

Tri menegaskan saat ini proyek tersebut masih dalam tahapan pengkajian nilai keekonomian dan studi kelayakan. Dia juga enggan menegaskan target pembangunan dan target operasi proyek itu.

“Artinya kalau misalnya nanti sudah detail nanti ketahuan juga,” kata Tri.

Dalam kajian yang dibuat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional; proyek DME berpotensi dikembangkan di 6 lokasi tersebar di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali hingga Banyuasin.

Proyek DME itu mengambil bagian sekitar 26,52% dari keseluruhan nilai investasi proyek yang diajukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ke Danantara. Proyek itu juga diklaim dapat menyerap 34.800 tenaga kerja.

(wdh)