Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bakal mengawal ketat pengalihan dana kas negara sebesar Rp 200 triliun untuk 5 bank BUMN (Himbara).

Pengawasan ini agar dana tersebut tidak dikucurkan ke proyek energi fosil seperti tambang dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara, untuk menghindari menjadi batu sandungan transisi energi dan risiko kredit macet bagi perbankan.

Untuk itu, Bhima mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar terus memonitor pemakaian dana Rp 200 triliun oleh bank-bank BUMN tersebut.

"Pak Purbaya harus lebih berhati-hati, tidak bisa sekedar diserahkan ke bank Himbara dalam pembiayaan kas pemerintah, karena langkah ini berisiko terjadinya aset terlantar (stranded asset) dan kredit macet," kata Bhima, Senin (15/9/2025).

Sebagai langkah tindak lanjut, ia menilai Menkeu Purbaya perlu membuat perjanjian dan regulasi yang spesifik. Salah satunya dapat dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) guna memastikan dana pemerintah dikelola, sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 100 persen energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

"Likuiditas tambahan bagi bank Himbara bukan sekedar mendorong pertumbuhan kredit, tapi juga targeted, tepat sasaran ke sektor yang membuka lapangan kerja. Nah, sektor energi terbarukan itu punya andil mendorong 19,4 juta green jobs dalam 10 tahun kedepan. Tapi selama ini bank Himbara kurang dari 1 persen porsi penyaluran kredit ke sektor energi terbarukan," ungkapnya.

Senada, Policy Strategist Cerah Dwi Wulan menyatakan, pemanfaatan kas tersebut seharusnya diarahkan untuk proyek-proyek berkelanjutan, yakni energi terbarukan. Apalagi, dari potensi energi terbarukan Indonesia yang menyentuh 3.687 gigawatt (GW), pemanfaatannya baru sekitar 13 GW atau kurang dari 1 persen.

"Dengan memperkuat porsi pendanaan untuk energi bersih, pembangunan ekonomi melalui industrialisasi bisa didukung secara stabil dan berbiaya kompetitif, sehingga Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas fiskal, tapi juga membangun ketahanan energi dan mempertegas komitmen iklim nasional," kata dia.

Dwi Wulan memproyeksikan, proses industrialisasi termasuk hilirisasi nikel, tembaga, dan bauksit membutuhkan tambahan energi listrik hingga 50-60 GW pada 2040. Jika kebutuhan tersebut masih bergantung pada energi fosil, risiko stranded asset sangat besar.