tirto.id - Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menyatakan, pemerintah tengah mencari sumber tambahan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara (minerba) sebagai pengganti kebijakan bea keluar batu bara.

Menurut Tri, pemerintah masih melakukan berbagai perhitungan untuk menentukan skema yang paling optimal. “Kita exercise perhitungan-perhitungan lain untuk dapat duitnya,” ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Tri menyebutkan, upaya peningkatan penerimaan negara memang tidak harus bergantung pada bea keluar.

Meski demikian, ia belum dapat memperinci bentuk kebijakan dimaksud, dan hanya mengeklaim bahwa pemerintah akan mencari perhitungan yang tepat untuk menambah pemasukan negara.

“Iya, iya [tidak harus mencari pemasukan dari bea keluar],” katanya.

“Nantilah, ini lagi belum dibahas. Kita exercise yang ada tadi, Pak Menteri [ESDM Bahlil Lahadalia] kan menyampaikan bahwa ya cari-cari tambalan lah, kira-kira gitu,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan harga patokan mineral (HPM) untuk komoditas nikel. Hal ini ia nyatakan usai rapat bersama Prabowo di kediaman Presiden ke-8 itu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/3/2026).

"Kemungkinan besar HPM untuk nikel saya akan naikkan ya," tuturnya dilansir dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/3/2026).

Menurut Bahlil, Prabowo meminta agar Kementerian ESDM mengedepankan kepentingan negara terkait sumber daya alam Indonesia yang menjadi aset negara. Hal tersebut akan dilakukan melalui mencari pemasukan dari sektor mineral.

Katanya, pemasukan dari sejumlah sektor mineral belum merata hingga saat ini. Salah satunya, yakni dari sektor mineral nikel.

"Ya, ada arahan khusus Pak dari Pak Presiden terkait hal ini. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini merupakan aset negara," urai Bahlil.

"Karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," lanjut dia.