Jakarta: Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa batu bara masih menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional. Saat ini, 67 persen pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada PLTU berbasis batu bara.

“Tidak realistis jika kita ingin langsung menghapus PLTU batu bara. Yang harus dilakukan adalah menekan emisinya dengan teknologi seperti ultra-super critical dan carbon capture storage (CCS),” ujar Sugeng dalam Indonesia Mining Forum 2025 Metro TV, Kamis, 31 Juli 2025.

DPR, kata Sugeng, akan terus mengawal kebijakan pemanfaatan batu bara secara efisien melalui program Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

“Sebanyak 25 persen produksi batu bara wajib disalurkan untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga maksimal USD70 per ton,” ujar dia.

Pentingnya hilirisasi

Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi batu bara untuk mendukung transisi energi, seperti melalui gasifikasi dimetil eter (DME) serta pengembangan baterai kendaraan listrik berbasis grafit dari batu bara.

Dalam jangka panjang, DPR mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 69 gigawatt dalam RUPTL 2025–2034, dengan 76 persen diantaranya berasal dari energi terbarukan.

Sugeng turut mengingatkan bahwa konsumsi listrik per kapita Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. “Kita baru mencapai 1.300 kWh per kapita, jauh dibawah Singapura dan Brunei yang sudah mencapai 9.000 kWh per kapita,” ujar dia.

Oleh karena itu, batu bara tetap dibutuhkan untuk menjamin pasokan listrik nasional, sambil terus didorong penerapan teknologi rendah emisi secara bertahap. (Muhammad Adyatma Damardjati)