BERITAKALTIM.CO — Pemerintah menegaskan komitmennya mendorong transisi energi yang berkeadilan di seluruh Indonesia. Bukan sekadar beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan merata, termasuk bagi masyarakat di Kalimantan Timur yang selama ini menggantungkan ekonomi pada batu bara.

“Transisi energi berkeadilan itu bukan hanya soal mengganti batu bara dengan tenaga surya atau angin. Tapi bagaimana energi bersih bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Jayanti Maharani, Koordinator Bidang Ketenagalistrikan Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kementerian PPN/Bappenas, saat ditemui usai diskusi transisi energi di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (15/10/2025).

Jayanti menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan jangka menengah yang terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional. Fokusnya, bukan hanya pada pembangunan teknologi baru seperti PLTS, PLT Bayu (Angin), dan PLTA, tetapi juga memperkuat kesiapan sumber daya manusia di daerah penghasil energi fosil.

“SDM perlu disiapkan, baik dari sisi keterampilan maupun diversifikasi ekonomi. Pekerjaan yang selama ini bergantung pada batu bara harus mulai diarahkan ke lapangan kerja hijau,” ujarnya.

Kalimantan Timur menjadi contoh penting dari tantangan transisi energi di daerah penghasil sumber daya alam. Selama ini, ekonomi Kaltim ditopang sektor batu bara, sementara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menjadi konsumen utama batu bara kini mulai dibatasi.

“Ketika PLTU dibatasi, kita harus siap dengan alternatifnya. Transisi ini bukan sekadar mematikan satu sumber energi, tapi membangun fondasi baru baik dari sisi teknologi maupun masyarakatnya,” ujar Jayanti.

Ia menyebutkan, langkah penting yang tengah disiapkan adalah penguatan kapasitas SDM lokal, seperti pelatihan dan kurikulum baru yang berorientasi pada energi bersih.

“Kalau kita ingin membangun PLTS di Kaltim, masyarakatnya harus siap dari sisi skill. Itu yang sedang kami dorong,” katanya.

Selain menyiapkan tenaga kerja hijau, pemerintah juga menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi daerah agar tidak terpaku pada ekspor komoditas mentah.

“Kita dorong agar PDRB Kaltim tidak hanya bergantung pada ekspor batu bara. Ada peluang lain seperti ekonomi biru pengembangan rumput laut misalnya, yang bisa menjadi sumber pertumbuhan baru,” tutur Jayanti.

Dalam rencana jangka menengah nasional, Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia (KTI) dapat mencapai 28,5 persen, lebih tinggi dari kawasan barat. Pertumbuhan itu akan ditopang oleh transisi energi bersih yang merata dan pembangunan jaringan transmisi lintas wilayah.

“Supergrid dan interkoneksi antar pulau menjadi prioritas. Daerah-daerah dengan potensi energi terbarukan tinggi seperti Kaltim, NTT, dan Sulsel akan dihubungkan agar bisa mentransfer listrik bersih ke pusat-pusat beban,” jelas Jayanti.

Meski demikian, ia menekankan bahwa transisi tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba.

“PLTU tidak bisa langsung dihentikan begitu saja. Pasokan listrik harus tetap terjaga, sambil kita bangun pembangkit EBT seperti PLTS, PLTA, dan pump storage,” ucapnya.

Jayanti menegaskan, esensi transisi energi berkeadilan adalah pemerataan akses dan kualitas energi.

“Kita ingin masyarakat di kawasan timur Indonesia juga menikmati listrik yang andal dan bersih, sebagaimana di Jawa dan Bali,” katanya.

Baginya, transisi energi bukan hanya proyek teknologi, tetapi juga proyek sosial.

“Keadilan itu tercipta ketika semua lapisan merasakan manfaatnya dari pekerja tambang yang beralih profesi hingga masyarakat di desa terpencil yang akhirnya mendapatkan listrik,” pungkasnya.