Bisnis.com, JAKARTA - Rencana implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 menempatkan industri pertambangan pada fase adaptasi baru.

Meski uji coba pemerintah menunjukkan hasil positif, pelaku usaha masih mengantisipasi dampak terhadap biaya perawatan alat berat, konsumsi bahan bakar, hingga produktivitas operasional.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari alat berat pertambangan, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

"Hasilnya [uji teknis B50] sangat menggembirakan sampai dengan hari ini. Kadar airnya untuk perbandingan dengan B40, B50 itu lebih sedikit dan ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan seperti alat berat, kereta api, serta beberapa kendaraan lain," jelas Bahlil saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (18/6/2026).

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menambahkan, manfaat program biodiesel telah terlihat sejak penerapan B40 pada 2025.

"Pada 2026 ini dengan implementasi B50 diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun," ujar Dwi.

Menurut Dwi, penghematan devisa tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, implementasi B40 tercatat mampu mengurangi kebutuhan impor bahan bakar sehingga menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun.

Antisipasi Tekanan Biaya

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menuturkan, pelaku usaha saat ini mencermati potensi tambahan biaya yang dapat muncul ketika porsi biodiesel kembali ditingkatkan menjadi B50.

Menurutnya, tekanan biaya operasional telah dirasakan industri sejak pemerintah meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40.

"Kekhawatiran utama pelaku usaha lebih pada aspek operasional dan biaya," kata Gita saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan biaya bahan bakar menjadi perhatian utama karena merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional pertambangan. Kegiatan tambang sangat bergantung pada alat berat yang beroperasi dalam durasi panjang, menghadapi beban kerja tinggi, dan beroperasi pada kondisi lapangan yang berat.

Akibatnya, perubahan karakteristik maupun harga bahan bakar akan langsung memengaruhi biaya produksi perusahaan tambang.

Gita memaparkan, dalam operasional pertambangan, konsumsi bahan bakar menjadi salah satu pos biaya terbesar karena digunakan untuk menggerakkan berbagai alat berat, mulai dari ekskavator hingga truk angkut. Oleh karena itu, setiap kenaikan biaya bahan bakar berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan biaya produksi.

Sementara itu, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) menyatakan siap mengikuti ketentuan implementasi B50. Corporate Communication ADRO Karina Novianti mengatakan, perusahaan akan tetap mengedepankan aspek operasional yang andal, keselamatan, dan efisiensi.

"Perusahaan juga akan memastikan kelancaran operasional dengan adanya program ini," kata Karina.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy mengatakan, secara umum pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak guna mencapai kemandirian energi nasional melalui program B50.

Dia menuturkan, industri pertambangan selama ini telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap alat berat seiring peningkatan campuran biodiesel dari tahun ke tahun. Namun, evaluasi terhadap implementasi B40 menunjukkan adanya sejumlah dampak yang mulai dirasakan pelaku usaha.

Menurutnya, penggunaan B40 telah menyebabkan kenaikan biaya pemeliharaan dan perbaikan alat berat, sekaligus menurunkan kinerja peralatan tambang. Kondisi tersebut terjadi karena kandungan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang menjadi bahan utama biodiesel memiliki sifat higroskopis atau mudah menyerap air.

"Sifat higroskopis FAME membuat bahan bakar lebih mudah menyerap kelembapan dari udara. Kandungan air yang tinggi di dalam sistem bahan bakar berpotensi menurunkan efisiensi pembakaran, memicu korosi pada komponen mesin, serta mempercepat kerusakan injektor dan penyumbatan filter bahan bakar," jelasnya.

Selain itu, biodiesel juga memiliki karakteristik sebagai pelarut yang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan endapan kotoran yang selama ini menempel pada tangki dan saluran bahan bakar terlepas dan terbawa aliran bahan bakar sehingga meningkatkan risiko penyumbatan filter.

Perhapi menilai peningkatan kandungan FAME menjadi 50% berpotensi memperbesar dampak tersebut. Terlebih, sebagian besar alat berat yang digunakan industri pertambangan sejak awal tidak dirancang untuk menggunakan biodiesel dengan kandungan tinggi.

Sudirman mengatakan, produsen alat berat global dari China, Korea Selatan, Jepang, Jerman, hingga Amerika Serikat umumnya tidak memberikan garansi apabila peralatan dioperasikan menggunakan bahan bakar di luar spesifikasi yang direkomendasikan.

"Hal ini tentunya akan menjadi risiko perusahaan tambang maupun perusahaan jasa pertambangan yang mengoperasikan alat berat tersebut," ujarnya.

Tekanan biaya juga diperkirakan semakin besar. Berdasarkan laporan Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia (Pertaabi), transisi dari B35 ke B40 pada tahun lalu telah menyebabkan peningkatan biaya pemeliharaan dan perbaikan alat sekitar 17%.

Di sisi lain, hasil uji coba yang dihimpun Asosiasi Pemasok Energi, Batubara dan Mineral Indonesia (Aspindo) menunjukkan penggunaan B50 berpotensi membuat konsumsi bahan bakar lebih boros sekitar 7% hingga 10% dibandingkan B40.

Tambahan biaya itu dinilai semakin membebani industri mengingat bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional pertambangan. Porsinya diperkirakan mencapai 30% hingga 35% dari total biaya operasional perusahaan tambang.

Selain konsumsi yang lebih tinggi, biaya logistik pengadaan biodiesel juga menjadi perhatian. Sebab, sebagian besar lokasi tambang berada di wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi lebih mahal dari fasilitas produksi biodiesel.

Atas dasar itu, Perhapi meminta pemerintah mengevaluasi kembali rencana implementasi B50 sebelum diterapkan secara penuh. Menurut Sudirman, kenaikan biaya operasional dan potensi penurunan performa alat berat dapat berdampak pada produktivitas hingga produksi sektor pertambangan secara keseluruhan.

Sebagai alternatif, Perhapi mengusulkan penggunaan hydrotreated vegetable oil (HVO) sebagai campuran bahan bakar diesel menggantikan FAME. Meski memiliki harga yang lebih tinggi, HVO dinilai lebih aman bagi performa dan umur mesin alat berat.

Sudirman menjelaskan, HVO diproduksi melalui proses hidrogenasi yang menghasilkan hidrokarbon murni setara solar fosil. Berbeda dengan FAME, HVO memiliki sifat higroskopis yang sangat rendah sehingga tidak mudah menyerap air dan dinilai lebih kompatibel dengan mesin-mesin alat berat yang digunakan di sektor pertambangan.

Kesiapan Pemasok

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Komunikasi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Catra de Thouars memastikan industri siap menyesuaikan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan program B50.

Adapun, hingga saat ini, pihaknya masih menanti terbitnya spesifikasi resmi produk B50 dari pemerintah sebagai acuan teknis produksi.

Catra mengatakan, karakteristik B50 pada prinsipnya tidak akan jauh berbeda dibandingkan B40. Namun, kepastian mengenai perubahan spesifikasi dan kualitas produk baru dapat diketahui setelah pemerintah menerbitkan standar resmi yang akan menjadi acuan industri.

Dari sisi pasokan, Aprobi memastikan industri siap menyesuaikan kapasitas dan proses produksi sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah. Penyesuaian tersebut akan dilakukan setelah rincian spesifikasi B50 diterbitkan.

Menurut Catra, industri masih akan mengevaluasi kebutuhan teknis yang diperlukan untuk menghasilkan biodiesel sesuai standar baru. Penyesuaian itu dapat mencakup penggunaan katalis tambahan, peningkatan kualitas bahan baku, hingga perubahan pada proses produksi.

Catra juga memastikan sistem pengawasan mutu biodiesel nasional telah memadai untuk mendukung implementasi program baru tersebut.

"Untuk pengawasan mutu pastinya laboratorium-laboratorium kami di pabrik sudah tersertifikasi semua. Fasilitas dan tangki penyimpanan juga sudah memadai," ujarnya.