Samarinda – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI/ICMA) menggelar Roadshow Edisi Kalimantan di Samarinda pada 9–10 Juli 2025, menyoroti pentingnya peran Kalimantan sebagai tulang punggung energi nasional serta perlunya transformasi pertambangan menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dalam forum ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa 70 persen energi nasional dari batu bara dipasok oleh Kalimantan. Potensi besar ini, menurut ESDM, harus dikelola secara bijak dan ramah lingkungan.

"Pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56 persen untuk bauran energi nasional," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati.

Ia menyampaikan bahwa 50 hingga 60 persen pembangkit listrik nasional masih bergantung pada batu bara. Dari jumlah tersebut, 70 persen dipasok oleh Kalimantan.

Ia menyampaikan bahwa 50 hingga 60 persen pembangkit listrik nasional masih bergantung pada batu bara. Dari jumlah tersebut, 70 persen dipasok oleh Kalimantan.

Untuk 2025, target produksi dinaikkan menjadi 739,674 juta ton, dengan realisasi hingga Mei mencapai 357,6 juta ton. Nilai produksi sampai Mei telah mencapai 12,35 miliar dolar AS. Menurutnya, batu bara memiliki peran penting dalam menopang kehidupan modern karena listrik masih sangat bergantung pada sumber energi ini. Ia menekankan pentingnya menyadari peran batu bara dalam aktivitas sehari-hari.

"Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Misalnya di acara ini tiba-tiba listrik padam, pasti acara terganggu. Kita buka komputer atau laptop juga butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik," katanya.

Siti juga memaparkan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada 2024 mencapai Rp140,46 triliun, atau 123,75 persen dari target. Angka ini setara dengan 52 persen dari total PNBP Kementerian ESDM.

"Jadi, minerba untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas pun, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggungjawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan," kata Siti.

Sementara itu, Ketua Umum APBI, Priyadi, mengungkapkan bahwa harga batu bara saat ini sedang mengalami tekanan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan faktor geopolitik.

"Di triwulan satu harga masih aman, namun di triwulan dua harga anjlok akibat kondisi global. Kami tidak bisa memprediksi fluktuasi batu bara," kata Priyadi.

Mengacu pada data Refinitiv, harga batu bara global pada perdagangan Senin (7/7/2025) ditutup di level 109,75 dolar AS per ton. Harga tersebut turun 1 persen dan memperpanjang tren negatif selama tiga hari berturut-turut, dengan total penurunan 3,72 persen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pun menyambut baik komitmen APBI dalam mendorong tata kelola tambang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi pascatambang dinilai sebagai langkah mutlak untuk masa depan yang lebih hijau.

"Kami mendorong kegiatan pertambangan di Kaltim mulai diarahkan pada hilirisasi dan industrialisasi," kata Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Mardiyatno.

Menurutnya, hilirisasi ini mencakup pengembangan coal to chemical, gasifikasi batu bara, serta integrasi dengan industri lain. Langkah ini diharapkan membuka lapangan kerja lokal dan meningkatkan nilai tambah di daerah tambang.

Arief menilai APBI telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan pertambangan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap upaya ini.

"Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon," katanya.

Ia berharap setiap perusahaan tambang turut berperan dalam pembangunan wilayah pascatambang. Di antaranya melalui reklamasi optimal, penataan lahan bekas tambang, dan program sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kaltim kini tengah bergerak menuju provinsi yang modern, hijau, dan inklusif. Oleh karena itu, sektor tambang diharapkan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good mining governance). "Untuk itu, kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan asosiasi seperti APBI dapat terus diperkuat, termasuk dalam harmonisasi regulasi, penegakan aturan, percepatan perizinan berintegritas, serta pembinaan teknis dan pemanfaatan teknologi lingkungan yang mutakhir," katanya.