Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengharapkan kemudahan dan keandalan sistem dalam penerapan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) melalui aplikasi MinerbaOne.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan, penerapan sistem digitalisasi menjadi upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi administrasi di sektor pertambangan, sekaligus mendorong efisiensi dan transparansi bagi pelaku usaha.

“Penyederhanaan ini sudah lama menjadi concern kami. Kami menyambut baik upaya pemerintah yang kini memangkas matriks RKAB dari 30 menjadi 10 poin. Ini langkah positif untuk mempercepat proses administrasi dan menyesuaikan dengan era digital,” kata Gita dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk 'Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025).

Menurut Gita, penyusunan RKAB bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia dan ketelitian tinggi.

Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses input dan verifikasi data diharapkan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi akurasi informasi yang dibutuhkan pemerintah.

Namun, dia tak memungkiri masih terdapat tantangan dalam proses pengisian data di sistem tersebut. Gita mencatat dari sekitar 880 izin usaha pertambangan, baru 96 anggota APBI yang sedang dalam proses mendapatkan verifikasi akun di sistem MinerbaOne.

“Kami memahami proses digitalisasi ini tidak mudah, tetapi dengan adanya masa transisi dan grace period hingga tahun depan, kami optimistis perusahaan bisa menyesuaikan diri,” tambahnya.

Pemerintah sebelumnya memberikan waktu hingga pertengahan November 2025 untuk proses pembuatan akun MinerbaOne, serta masa transisi hingga tahun 2026 agar perusahaan dapat tetap menggunakan izin lama sebelum sistem baru sepenuhnya diterapkan.

APBI juga menilai kebijakan baru ini sebagai langkah tepat dalam menjaga keseimbangan antara tata kelola produksi batu bara dan dinamika pasar yang sangat fluktuatif.

“Kami memahami alasan pemerintah karena industri batu bara sangat dinamis dan perlu dikendalikan agar produksi dan harga tetap stabil. Ini langkah yang sangat logis dan kami mendukung penuh,” jelasnya.

Meski demikian, APBI berharap proses digitalisasi dapat terus disempurnakan agar tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama jika terjadi kendala teknis di lapangan. Pemerintah diminta tetap menyiapkan mekanisme way out apabila sistem mengalami gangguan.

“Antisipasi terhadap kendala teknis seperti sistem down atau overload sangat penting. Kami mengapresiasi upaya pemerintah yang sudah mempertimbangkan hal ini. Kami berharap sistem MinerbaOne bisa berjalan sesuai peruntukannya mempermudah, bukan mempersulit,” ujarnya.

APBI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam setiap kebijakan, termasuk dalam transformasi digital sektor pertambangan.

Gita tidak menampik sektor batu bara memang sangat dinamis sehingga perubahan kebijakan tidak bisa terhindari.

Dia pun mendorong pelaku usaha untuk terus beradaptasi dengan kebijakan RKAB yang kerap berubah, dari persetujuan untuk 3 tahun, kemudian menjadi dilakukan setiap tahun.

Oleh karena itu, dia berharap RKAB digital akan mempermudah isu administratif di sektor pertambangan batu bara.

“Karena ini berkaitan dengan overproduksi dan juga akan berhubungan dengan harga. Kami sebagai pelaku pelaku usaha berharap RKAB digital ini bisa mempermudah kami,” pungkasnya.