Bisnis.com, JAKARTA — Industri semen di Tanah Air tengah menghadapi persoalan keterbatasan pasokan batu bara yang mengancam keberlangsungan industri.

Krisis batu bara untuk industri semen ini tidak berdiri sendiri, melainkan kombinasi dari kebijakan produksi, prioritas distribusi energi, hingga persoalan kualitas batu bara yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Salah satu pemicu awal tekanan pasokan berasal dari kebijakan pemerintah dalam yang memangkas kuota produksi batu bara melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Pemerintah menetapkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 600 juta ton, turun sekitar 15% dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Pada saat yang sama, proses persetujuan RKAB yang belum sepenuhnya rampung pada awal tahun turut memperlambat aktivitas produksi sejumlah perusahaan tambang. Dampaknya, distribusi batu bara ke industri, termasuk semen, ikut tersendat.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (Asperssi) Lilik Unggul Raharjo mengungkapkan industri saat ini kekurangan pasokan batu bara. Menurutnya, ini terjadi lantaran pemerintah belum menerbitkan RKAB sebagian perusahaan yang memasok batu bara ke industri semen.

Pihaknya mencatat sudah ada beberapa pabrik semen yang berhenti beroperasi seperti milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMBC) di Cilacap dan Tuban. Hal serupa bisa meluas ke fasilitas produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) di Tuban, Pabrik Conch Kalimantan Selatan, hingga Pabrik Conch Sulawesi Utara.

“Ada laporan beberapa pabrik mati di SBI [Solusi Bangun Indonesia] Cilacap, dan juga Tuban, dan potensi kalau tidak ada supply lagi. RKAB belum dibuat, itu potensi beberapa pabrik akan mati. Tapi alhamdulillah kalau memang RKAB sudah dikeluarkan sebagian,” ujar Lilik di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dari data Asperssi, stok batu bara per 25 Maret 2026, rata-rata hanya cukup sampai minggu ketiga April. Pihaknya pun masih menantikan kejelasan kebijakan domestic market obligation alias DMO batu bara untuk semen. Pelaku usaha berharap kebijakan tersebut dapat menjamin ketersediaan volume pasokan dengan skema yang adil bagi seluruh pelaku industri, baik BUMN maupun swasta.

Di tengah pengetatan produksi, pemerintah berjanji menaikkan porsi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau DMO dari 25% menjadi di atas 30%. 

Kendati begitu, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilowati menegaskan, prioritas DMO tetap diberikan kepada sektor strategis, khususnya kelistrikan.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“DMO diprioritaskan untuk kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan/BUMN. Industri non-BUMN memperoleh pasokan melalui mekanisme pasar,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Konsekuensinya, industri semen yang sebagian besar beroperasi di luar skema prioritas, harus bersaing di pasar komersial dengan ruang pasokan yang semakin terbatas.

Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menyebut, pemangkasan produksi pada sejumlah perusahaan batu bara memengaruhi ketersediaan di pasar. Apalagi, kewajiban DMO untuk listrik yang tetap tinggi.

Dengan begitu, fleksibilitas pasokan ke sektor lain otomatis tertekan. "Dengan ruang produksi yang lebih terbatas, fleksibilitas pasokan ke sektor industri lain menjadi ikut tertekan," kata Gita.

Kualitas Batu Bara

Di luar persoalan kuota dan distribusi, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai bahwa akar masalah yang lebih mendasar justru terletak pada kualitas batu bara. Menurutnya, krisis yang dialami industri semen tidak sepenuhnya disebabkan oleh RKAB.

"Kebutuhan semen dominan harus menggunakan medium rank coal. Rata-rata di atas 4.200 sampai 4.600 kcal/kg," ucap Singgih. Sementara itu, mayoritas cadangan batu bara Indonesia justru didominasi oleh batu bara kalori rendah (low rank coal). Akibatnya, tidak semua produksi dapat langsung digunakan oleh industri semen.

Ketimpangan tersebut menciptakan situasi di mana secara nasional pasokan batu bara cukup, tetapi secara spesifik pasokan yang sesuai spesifikasi industri semen terbatas. Singgih lantas mengusulkan pembangunan fasilitas coal blending untuk mencampur batu bara kualitas rendah dan tinggi agar sesuai kebutuhan industri.

Di samping itu, krisis geopolitik global turut memperburuk situasi. Gangguan pasokan energi dunia, termasuk terganggunya distribusi minyak hingga 20%, mendorong banyak negara kembali mengandalkan batu bara.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mencatat sejumlah negara seperti Jerman dan Filipina mulai meningkatkan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik.

Menurutnya, kondisi ini meningkatkan tekanan permintaan global, yang pada akhirnya turut memengaruhi ketersediaan dan harga di pasar domestik.

"Terganggunya pasokan 20% minyak dunia akibat penutupan selat Hormuz. Tentu batu bara akan menjadi andalan energi bagi beberapa negara," tutur Rizal.

Menariknya, kondisi ini terjadi di tengah posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketahanan energi tinggi secara global. Dengan cadangan batu bara mencapai 31,95 miliar ton dan potensi bertahan hingga lebih dari satu 1 abad, Indonesia secara teori tidak kekurangan sumber energi.

Namun, krisis di industri semen menunjukkan bahwa ketahanan energi makro tidak selalu berarti ketahanan distribusi di tingkat sektoral. Oleh karena itu, Rizal mengingatkan agar pemerintah segera menyelesaikan proses persetujuan RKAB dan meninjau ulang kuota produksi batu bara.

"Agar kebutuhan dalam negeri dan ekspor dapat terpenuhi. Terutama kelangkaan batu bara untuk industri dalam negeri seperti semen, pupuk, tekstil, smelter tidak berhenti atau menurun aktivitasnya," kata Rizal.