Samarinda, Kaltim, ruangenergi.com – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih bertumpu pada “emas hitam” dan migas. Hingga kini, power ekonomi daerah ini masih dikendalikan oleh eksploitasi sumber daya alam (SDA) tak terbarukan: minyak, gas, dan utamanya, batu bara. Kaltim bahkan menyumbang 60 persen dari total produksi batu bara nasional.

Namun, ketergantungan ini memicu alarm dari pucuk pimpinan daerah.

Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), mengingatkan bahwa meskipun eksploitasi SDA wajib dikelola sesuai ketentuan, dampaknya harus benar-benar signifikan bagi kemajuan ekonomi daerah.

Gubernur Harum, yang menamatkan seluruh jenjang pendidikan (S1, S2, dan S3) di Kaltim, menunjukkan keprihatinannya yang mendalam. Ia menyadari betul bahwa seberapa besar pun kekayaan yang dihasilkan dari pertambangan, tidak akan pernah mampu memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

“S1, S2 dan S3 saya di sini (Kaltim) Pak. Orientasi saya sumber daya alam dan lingkungan,” ungkap Gubernur Harum saat menerima audiensi jajaran Badan Bank Tanah di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu 1 Oktober 2025, dikutip dari instagram @pemprov_kaltim

Bagi Harum, pertambangan harus meninggalkan jejak positif, bukan hanya lubang dan kerusakan.

“Kalau ada tambang, maka harus ada kemajuan. Yang masalah itu, jika kemajuannya tidak ada, tapi kerusakan dimana-mana. Itu persoalan,” tegasnya.

Penegasan keras ini ditujukan agar bisnis pertambangan tidak hanya mengeruk kekayaan lalu “meninggalkan lingkungan.” Sebaliknya, Gubernur menekankan bahwa bisnis tambang wajib memberikan dampak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Kontribusi yang diharapkan mencakup:

Infrastruktur: Perusahaan harus berkontribusi dalam pembangunan jalan bagi masyarakat.

Air Baku: Pemanfaatan void (lubang) tambang untuk penyediaan air baku atau air bersih. Contoh praktik baik ini sudah dilakukan oleh PT Indominco Mandiri di Bontang, PT KPC di Kutai Timur, dan PT Berau Coal di Berau.

Dukungan Sektor Lain: Kontribusi positif di bidang pertanian, perikanan, pendidikan, dan sosial.

Melalui penekanan ini, Gubernur Harum ingin memastikan bahwa setiap aktivitas eksploitasi SDA di Kaltim harus seimbang antara profit dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Kesejahteraan harus dirasakan masyarakat, bukan hanya segelintir korporasi.