Dalam rangka mendukung implementasi sistem kerja untuk organisasi yang dinamis pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi  di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada tahun 2024, Kemenko Marves melalui Biro Hukum menyelenggarakan kegiatan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Monev Standar Pelayanan di Kemenko Marves (3/4).

Pada konsultasi ini APBI-ICMA sebagai salah satu asosiasi yang menjadi stakeholders Kemenko Marves hadir dalam forum sosialisasi tersebut. Dalam sosialisasi yang dibuka oleh Arif Rahman selaku Plt. Kepala Biro Hukum Kemenko Marves menyampaikan bahwa Komitmen dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat berhasil meraih penghargaan dalam ajang bergengsi Anugerah Humas Indonesia. Dimana Kemenko Marves ditetapkan memperoleh penghargaan Kategori Pelayanan Informasi Publik, Sub-Kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik.

Pada kesempatan ini Kemenko Marves juga memaparkan bahwa dalam instansinya terdapat 9 (Sembilan) jenis layanan Kemenko Marves yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi No. 145 tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pelayanan Pemberian Konsultasi
2. Pelayanan Pemberian Audiensi
3. Pelayanan Penyediaan Narasumber/Pembicara/Keynote Speaker
4. Pelayanan Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Pelayanan Asistensi Penyelesaian Isu Bidang Kemaritiman dan Investasi
6. Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
7. Pelayanan Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Publik
8. Pelayanan Penyediaan Bahan, Rekaman, dan/atau Risalah Rapat Koordinasi
9. Pelayanan Penyediaan Informasi Progress Permohonan Paraf Menteri Koordinator pada Rancangan Peraturan

Selain itu, dalam Kepmenko No. 145 Tahun 2021 mengamanatkan agar dilakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan minimal 1 (satu) tahun sekali untuk meningkatkan kualitas dan sebagai dasar penyesuaian Standar Pelayanan lebih relevan sesuai kebutuhan. Itulah yang menjadi alasan mengapa diadakan forum ini.

Bagi APBI-ICMA sendiri peran dari pelayanan Kemenko Marves sangat memberikan dampak positif dalam menindaklanjuti setiap korespondensi yang diberikan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional yaitu pelaksanaan konsultasi paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima. Maka tidak heran dengan demikian pada evaluasi publik tahun 2022, Kemenko Marves memperoleh nilai 4,3 dengan predikat Baik.

Dalam lawatannya ke Jawa Timur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan bahwa kondisi pasokan listrik terpantau aman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 Masehi. Hal tersebut ia sampaikan usai meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) PT. PLN Nusantara Power (NP) di Gresik, Jawa Timur, pada Kamis (4/4).

"Pasokan listrik Insyaallah aman, dan untuk pasokan kebutuhan energi primernya statusnya mencukupi dengan (Hari Operasi) HOP diatas 20 hari," ungkapnya.

Arifin menyebut bahwa PLN telah melakukan tindakan preventif dan efektif terhadap peralatan-peralatan dan sistem ketenagalistrikan yang tidak hanya dilakukan pada momen Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru saja, melainkan dilakukan secara rutin.

"Tindakan ini tidak hanya mengantisipasi Nataru dan Idul Fitri saja, tetapi sudah menjadi bagian yang rutin dilakukan supaya pelayanannya bisa maksimal dan tidak ada gangguan listrik kepada masyarakat," imbuhnya.

Berdasarkan laporan tim Posko Sektor Energi Kementerian ESDM yang berpusat di Kantor BPH Migas, diproyeksikan Beban Puncak (BP) pada Hari Raya Idul Fitri 1445 H terjadi pada tanggal 10 April 2024 sebesar 32.750 MW dengan Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 51.350 MW, serta cadangan total sebesar 18.600 MW (56,79%).

Sementara itu, PLN juga menyiapkan posko siaga untuk mengamankan pasokan listrik pada periode Idul Fitri 1445 H/2024 Masehi sebanyak 2.766 posko seluruh Indonesia, dengan dukungan 81.591 personil (terdiri dari 15.594 Personil Pembangkit, 19.450 Personil Transmisi, 46.375 Personil Distribusi & TAD, dan 172 personil Kantor Pusat).

APBI-ICMA menggelar acara Sharing Session dan Buka Puasa Bersama bertempat di kantor APBI (25/03). Agenda ini selain untuk silaturahmi, juga sebagai forum untuk menyampaikan update isu, kinerja dan ruang diskusi antar anggota.

Acara dihadiri oleh Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus serta anggota. Para pengurus yang mengisi acara, antara lain Haryanto Damanik selaku Sekretaris Jenderal, Ezra Sibarani selaku Ketua Komite Hukum dan Perpajakan, F.H. Kristiono selaku Ketua Komite Sustainability, Ignatius Wurwanto selaku Ketua Komite Good Mining Practice, serta Ervina Fitriyani selaku Komite Marketing & Logistik. Selain itu, R.A Sri Dharmayanti dan Priyadi selaku Dewan Penasehat juga turut hadir dalam acara ini.

Dari sisi pengurus menyampaikan update isu, diawali oleh Haryanto Damanik membahas beberapa regulasi yang menjadi prioritas APBI-ICMA. Hal-hal tersebut mencakup skema pungut salur dana kompensasi batubara, harga khusus untuk kelistrikan nasional, dan isu kepelabuhanan.