Ditengah maraknya isu transisi energi yang semakin nyaring terdengar, Sekretariat APBI-ICMA menerima kunjungan tim dari sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin langsung oleh Edo Mahendra selaku Kepala Sekretariat JETP Indonesia dan didampingi oleh Elrika Hamdi dan Paul Butarbutar selaku pakar karbon di sektor pertambangan dan energi.

Adapun Misi utama dari kehadiran JETP ini adalah mengenalkan sekretariat JETP, maksud dan tujuan termasuk program yang akan dilaksanakannya. JETP merupakan sebuah kemitraan global yang disepakati oleh para pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali pada tahun 2022 dengan tujuan guna mempercepat transisi energi yang adil menuju keberlanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kemitraan ini melibatkan para pemimpin dari pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat akademis di seluruh dunia.

Kemitraan JETP sendiri merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun yang disepakati antara Indonesia dan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) dan GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero).

Sekretariat JETP sendiri telah resmi membuka draft rencana investasi ke publik. Hal ini dengan harapan dapat menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dapat diakses publik di situs www.jetp-id.org yang diluncurkan pada 1 November 2023 lalu. Bahkan Masyarakat dapat memberikan masukan atas draft rencana investasi ini melalui formulir masukan yang terdapat pada situs JETP. “Hal ini dirasa penting bagi seluruh masyarakat dikarenakan transisi energi merupakan kepentingan public apalagi kehadiran JETP adalah salah satu inisiatif dalam upaya transisi energi nasional. Maka dari itu kami membuka draf rencana investasi JETP dengan harapan dapat menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari semua unsur dan lapisan masyarakat," ungkap Edo Mahendra.

Didalamnya terdapat daftar proyek yang akan dijalankan dan akan dibantu pembiayaannya termasuk pensiun dini PLTU batubara, pembangunan pembangkit renewable serta pembangunan jaringan dan smart grid. Hal lain yang menarik dibahas adalah terkait dengan kebijakan DMO batubara dirasakan akan menjadi salah satu yang berpengaruh dalam menjadi salah satu proses transisi energi di Indonesia.

Penggunaan energi fosil untuk mencukupi kebutuhan energi masyarakat tetap diperlukan dengan periode transisi menggunakan gas bumi sebelum pada akhirnya menggunakan energi terbarukan yang terbukti ramah lingkungan dioptimalkan hingga terwujud Net Zero Emission (NZE) sesuai target tahun 2060. Penggunaan energi fosil ini mempertimbangkan 3 faktor yakni ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan.

"Kementerian ESDM akan tetap menggunakan energi fosil sebagai sumber energi sementara, selama masa transisi menuju Net Zero Emission (NZE) di Indonesia. Kita tidak hanya membahas lingkungan, tapi kita juga perlu mempertimbangkan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian Energi Dan Sumber Daya MIneral (ESDM) Mirza Mahendra dalam sambutan di acara Carbon Digital Conference (CDC) 2023 beberapa waktu lalu di Bali, Rabu (8/11).

Energi fosil seperti minyak dan gas bumi, batu bara dijadikan sebagai sumber energi disektor transportasi maupun sebagai bahan bakar pembangkit sementara sebelum tergantikan bahan bakar yang lebih ramah lingkunga."Gas bumi sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi dan batu bara, juga dapat dimanfaatkan sebagai energi transisi sebelum beralih 100% ke Energi Terbarukan di sektor transportasi dan juga pada pembangkit listrik," lanjut Mirza.

Mirza menjelaskan, secara umum transisi menuju emisi nol bersih memerlukan perubahan yang dapat dikategorikan ke dalam empat pilar yaitu peningkatan intensitas energi yang membantu mengurangi biaya transisi, dekarbonisasi pembangkit listrik untuk mengurangi emisi langsung di sektor ketenagalistrikan, peralihan ke bahan bakar rendah emisi pada penggunaan akhir dan penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Utilization Storage/CCUS) yang mengurangi emisi dari industri yang emisinya sulit dikurangi.

Mewujudkan target net zero emisi memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk institusi dan lembaga termasuk dengan akademis dan kalangan industri terkait melalui kolaborasi yang kuat maka akan didapat mencapai dampak yang lebih besar dalam mengurangi emisi dan bergerak menuju net zero emission.

Kementerian ESDM telah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 373.K/MB.01/MEM.B/2023 sebagai pedoman para pemegang izin usaha di bidang pertambangan untuk penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai pengganti keputusan menteri ESDM Nomor 1806 Tahun 2018 Tentang Pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi persetujuan RKAB serta laporan pada kegiatan usaha Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Adapun dalam sambutan acara Bimtek Tata Cara Permohonan RKAB (1/11) sesuai Kepmen ESDM Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023, Bambang Suswantono selaku Plt. Direktur Jenderal Minerba menyampaikan bahwa Keputusan Menteri ESDM ini adalah aturan turunan dari Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023 yang baru dikeluarkan pada bulan September 2023. Tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Persetujuan RKAB serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang pada pokoknya mengatur konsep penyusunan RKAB 3 tahunan.

Plt Dirjen Minerba juga menyampaikan bahwa sejatinya permohonan RKAB melalui aplikasi eRKAB bisa diselesaikan selama 30 hari kerja, namun akan lebih cepat apabila para pelaku usaha mengirimkan data data sesuai dan lengkap termasuk data data yang perlu dilampirkan. Perusahaan juga perlu memperhatikan waktu penyampaian dan memastikan untuk melakukan perbaikan, memastikan data sesuai hasil evaluasi dan bertanggung jawab penuh atas data data yang dilampirkan.

Dalam Kepmen No. 373 Tahun 2023 ini telah ditetapkan dua hal secara garis besar. Pertama adalah menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas format penyusunan RKAB, tata cara penyampaian, evaluasi, dan persetujuan RKAB. Kemudian yang kedua adalah format penyusunan RKAB baik pemegang IUP tahap eksplorasi dan IUP tahap operasi produksi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan realisasi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM di akhir kuartal III tahun 2023 sebesar Rp224 triliun atau mencapai 99,90?ri target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar Rp225 triliun.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan bahwa realisasi PNBP sektor ESDM didongkrak oleh pendapatan SDA subsektor mineral dan batubara (minerba) yang melesat melebihi dari target tahun 2023 hingga 155,93%.

"Dari target yang dicanangkan, PNBP minerba sudah mencapai Rp132 triliun dari target Rp85 triliun, atau secara persentase mencapai 155,93%," ungkap Agung di Jakarta, Sabtu (14/10).

Agung menyebutkan, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, PNBP dari subsektor minerba utamanya berasal dari peningkatan iuran produksi atau royalti batubara, dan merupakan dampak dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM. Sehingga, meski rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) mengalami penurunan selama periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2023, namun kenaikan tarif royalti batubara mampu menutupi penurunan HBA tersebut.

Kemudian PNBP minyak dan gas bumi (migas), baru mencatatkan realisasi sebesar 66,96%, atau sebesar Rp87 triliun, dari target Rp131 triliun. Agungn menyebut bahwa terjadi perlambatan Penerimaan migas non pajak jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"Perlambatan ini disebabkan menurunnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), dampak dari ketegangan geopolitik yang berakibat harga minyak mentah dunia yang juga mengalami penurunan, tingkat inflasi, pelemahan ekonomi negara-negara di dunia, serta penurunan lifting minyak," pungkas Agung.

Sementara itu, realisasi PNBP sektor ESDM lainnya, yaitu PNBP panas bumi realisasi tercapai Rp1,3 triliun, sekitar 64?ri target sebesar Rp2,1 triliun. PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian ESDM melebihi target 104,74%, dari target Rp412 miliar, realisasi tercapai Rp432 miliar. Sedangkan PNBP lainnya, dari target Rp6,2 triliun, realisasi tercapai sekitar Rp2,4 triliun.

Untuk diketahui, pelaksanaan monitoring realisasi PNBP sektor ESDM dilakukan melalui koordinasi dan rekonsiliasi seluruh unit di Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Bank Data Penerimaan Sektor ESDM (SIDARA) sebagai sarana monitoring target dan realisasi PNBP secara periodik.

Kemudian untuk mendukung kemudahan dalam penyetoran PNBP ke kas negara, Kementerian ESDM membuat aplikasi e-PNBP pada unit-unit Kementerian ESDM penghasil PNBP yang terintegrasi secara elektronik dengan Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan. E-PNBP akan menunjang pelaksanaan monitoring realisasi PNBP dan mendukung kebutuhan manajerial serta pelaporan bagi para stakeholder terkait.

Setelah sekitar 3 tahun tentang penetapan penggunaan Kapal Nasional dan Asuransi Nasional sesuai Permendag No. 65 Tahun 2020 sepi tidak terdengar, Badan Kebijakan Kemendag mengadakan sebuah diskusi secara mikro terkait dengan implementasi peraturan tersebut di Palembang (12/10).  Umar Fakhrudin yang mewakili Badan Kebijakan Kemendag menyampaikan latar belakang diskusi ini bahwa pihaknya memerlukan dasar dalam pemberlakuan kebijakan baru terkait dengan Permendag No. 65 Tahun 2020 tentang penggunaan kapal dan asuransi nasional. Pada saat ini memang dari pihak perdagangan menginginkan aturan ini di evaluasi untuk dikembangkan lebih lanjut.

APBI-ICMA yang diwakili oleh 3 perusahaan anggotanya yaitu PT. Manambang Muara Enim, PT. Dizamatra Powerindo, dan PT. Bukit Asam Tbk. hadir dalam diskusi ini. Adapun perwakilan dari APBI menyampaikan bahwa pemberlakuan dari Permendag ini tidak mengalami hambatan apapun, bahkan kegiatan ekspor menggunakan kapal dan asuransi nasional sudah terlaksana meskipun hanya beberapa shipment ke Malaysia, karena secara geografis pun berdekatan dengan Malaysia.

Perwakilan anggota APBI yang hadir pun menyampaikan bahwa kontrak yang digunakan mayoritas adalah kontrak berbasis FOB, apabila menggunakan kapal dan asuransi nasional secara keseluruhan maka harus merubah kontrak ke CIF. Belum lagi para anggota menambahkan tentang ketersediaan kapal yang ada saat ini belum bisa memenuhi permintaan ekspor batubara dari Indonesia.

Sebagai informasi, sebelumnya APBI telah menyampaikan keberatan terkait pemberlakuan kapal dan asuransi nasional yang tertuang dalam Permendag No. 82 Tahun 2017 hingga pemberlakuan Permendag No. 40 Tahun 2020.