Jakarta, 13 Agustus 2025 – Sektor Energi memegang penting dalam penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Potensi karbon untuk diperdagangkan dari sektor energi termasuk pertambangan batu bara diulas dalam FGD antara Direktorat Konservasi Energi dan Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta.

Koordinator Direktorat Konservasi Energi dan Lingkungan ESDM, Nurcahyanto, menekankan pentingnya kesiapan sektor energi dalam menghadapi tantangan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Perhitungan penurunan emisi GRK saat ini belum ada dan kedepan menjadi penting, karena berkaitan dengan NEK.

Konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK) beserta mekanisme yang dapat diterapkan, seperti perdagangan emisi (cap-and-trade), carbon offset, hingga pembayaran berbasis kinerja. Penerapan NEK tidak hanya bertujuan menurunkan emisi GRK, tetapi juga dapat memberikan manfaat tambahan, seperti mengurangi impor energi dan mendukung pendapatan negara.

Dari paparan Kementerian ESDM, terdapat sejumlah studi kasus internasional, termasuk penerapan di Tokyo, Uni Eropa, Cina, dan Ontario–Kanada yang sudah menerapkan carbon offset. Berbagai contoh ini menunjukkan keberagaman pendekatan dalam mengelola emisi di sektor energi, yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam merancang strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi nasional.

Andi Samsyanugraha selaku perwakilan Direktorat Konservasi Energi dan Lingkungan Ditjen EBT mengatakan, implementasi NEK di Indonesia memerlukan persiapan matang. Hal tersebut mencakup koordinasi kebijakan, kesiapan teknis perusahaan dalam mengumpulkan dan memverifikasi data emisi, serta dukungan regulasi dan pengawasan yang efektif. “Pelaksanaan NEK tidak instan. Dibutuhkan persiapan menyeluruh dari berbagai aspek agar instrumen ini dapat mendorong pengurangan emisi sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru,” ujarnya.

Selain pemaparan tentang NEK, acara tersebut juga diperkaya dengan diskusi interaktif. Peserta dari perusahaan-perusahaan tambang anggota APBI, dan perwakilan APBI turut berpartisipasi terkait upaya pengelolaan emisi di unit usaha masing-masing. Melalui forum ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung implementasi NEK di Indonesia.