Jakarta, 4 Agustus 2025 — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) berpartisipasi dalam forum diskusi strategis yang diselenggarakan oleh inisiatif IKI JET (International Climate Initiative – Just Energy Transition), membahas perkembangan program transisi energi berkeadilan dan transformasi ekonomi daerah di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Diskusi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, serikat pekerja, hingga sektor swasta.

Dalam sesi diskusi, dibahas pentingnya penguatan tata kelola kolaboratif dalam menyusun rencana transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pemerintah (government-centric), tetapi melibatkan aktor non-pemerintah secara aktif dan terstruktur. Kerangka transisi energi berkeadilan (JET framework) yang sedang dikembangkan diharapkan dapat menjadi panduan lintas sektor untuk menyelaraskan aksi mitigasi risiko dan pemanfaatan peluang di tengah proses dekarbonisasi ekonomi.

Gita Mahyarani Plt Direktur Eksekutif APBI-ICMA dalam forum ini turut memberikan pandangan terkait pentingnya integrasi program-program perusahaan tambang, khususnya Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dalam skema perencanaan pembangunan daerah. Disampaikan bahwa praktik PPM, reklamasi, dan pengelolaan pascatambang yang selama ini dijalankan oleh perusahaan anggota APBI memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap agenda transformasi ekonomi hijau di tingkat lokal.

“PPM tidak semestinya berdiri sendiri, melainkan perlu dilihat sebagai bagian dari investasi sosial jangka panjang yang bisa terhubung dengan rencana pembangunan daerah, termasuk dalam mendukung diversifikasi ekonomi pascatambang,” Ujar Gita.

Program IKI JET sendiri tengah menjalankan berbagai milestone hingga tahun 2026, antara lain:

• Integrasi elemen transisi energi berkeadilan ke dalam RPJMD dan dokumen RUED di dua provinsi target

• Penyusunan roadmap keterampilan untuk mendukung tenaga kerja hijau

• Promosi model usaha biometana dan penguatan UKM milik perempuan di sekitar wilayah tambang

• Resminya Forum Konsultasi Daerah (FKD) sebagai wadah perencanaan transformasi ekonomi partisipatif

• Penguatan kapasitas pemangku kepentingan baik dari unsur tripartit (pemerintah, pengusaha, buruh) maupun non-tripartit (jurnalis, akademisi, kelompok perempuan dan pemuda)

Selain itu, pembahasan juga menyoroti perlunya redefinisi pendekatan tata kelola pembangunan, agar mendorong pola kerja kolaboratif yang lebih efisien dan responsif. Upaya ini diharapkan akan menghasilkan kebijakan dan aksi nyata yang mampu menjawab tantangan kemiskinan, kesenjangan gender, dan dampak sosial dari transisi energi.

APBI-ICMA menyambut baik adanya forum semacam ini sebagai ruang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, sekaligus memperjelas peran dunia usaha dalam mendukung agenda keberlanjutan dan transformasi ekonomi nasional.