APBI-ICMA menjadi salah satu narasumber dalam diskusi bertajuk “Batu Bara dan Kedaulatan Energi Nasional: Menjembatani Realitas Ekonomi dan Komitmen Iklim” (28/5). Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, industri, hingga akademisi dan investor, dengan CEO Investortrust.id, Primus Dorimulu, sebagai moderator.

Surya Herjuna, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, menyampaikan pentingnya peran batubara dalam perekonomian nasional. Tahun lalu, sektor ini menyumbang Rp140 triliun dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional untuk PLTU, industri semen, pupuk, dan sektor lain, pemerintah terus mendorong agar nilai ekonomi batubara diperkuat melalui hilirisasi dan penerapan teknologi bersih seperti gasifikasi dan proyek Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG impor.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, menyoroti pentingnya sinergi triple helix antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing dalam industri energi rendah emisi. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi jangka menengah ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia.

Sementara itu, Gita Mahyarani, Plt. Direktur Eksekutif APBI-ICMA, menekankan pentingnya transisi energi yang adil. Ia menguraikan kompleksitas tantangan yang dihadapi industri batu bara, mulai dari tekanan biaya, penurunan permintaan akibat merosotnya permintaan dari Tiongkok dan India, hingga volatilitas harga. Ia menyampaikan pandangannya bahwa mekanisme Harga Batubara Acuan (HBA) masih memiliki ruang untuk penyempurnaan agar lebih selaras dengan dinamika harga pasar.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa upaya hilirisasi dan pemanfaatan teknologi bersih seperti gasifikasi memang terus dijalankan, namun implementasinya kerap terhambat oleh berbagai persoalan struktural. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain mencakup tingginya biaya investasi, belum optimalnya penyerapan pasar, serta ketidakpastian regulasi, termasuk dalam program CCS, co-firing biomassa serta kebijakan B40 yang meningkatkan biaya operasional perusahaan tambang. Meski dalam RUPTL masih membutuhkan batubara, tekanan terhadap sektor ini masih ada.

Singgih Widagdo, Ketua IMEF, mengajak agar arah transisi energi tidak semata didorong oleh kebijakan, tetapi juga memperhatikan kemampuan teknis dan keekonomian proyek. Ia menyoroti proyek DME sebagai contoh, di mana pelaksana ideal seharusnya berasal dari industri kimia, bukan pertambangan.

Ia menekankan bahwa belum semua pemegang izin tambang diwajibkan melakukan hilirisasi, kecuali bagi PKP2B yang berubah menjadi IUPK. Namun, realisasi di lapangan kerap terhambat oleh keterbatasan modal dan belum adanya pasar yang jelas. “Transformasi dari resources for revenue menuju resources for sustainable era membutuhkan rencana, pembiayaan, dan pembagian peran yang matang,” tegasnya.

FH Kristiono Ketua Bidang Kajian Batubara PERHAPI menambahkan, pelaku tambang di wilayah terpencil seperti Sumatera Selatan menghadapi tantangan infrastruktur. Tanpa akses jalan atau pelabuhan, cadangan hanya akan menjadi angka di atas kertas. “Resources will never become reserves jika tidak ada infrastruktur,” ujarnya.

Kris juga menilai Indonesia masih berhak menggunakan energi murah seperti batubara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan emisi per kapita 2,3 ton CO₂, Indonesia berada jauh di bawah rata-rata global (4,5 ton) dan bahkan di bawah China (7,6 ton).

Anil Kumar Monga Chairman Emmsons Group turut memberikan perspektif global. Ia menyoroti bagaimana investor asing kini lebih memperhatikan kinerja ESG (Environmental, Social, and Governance) perusahaan batubara dan urgensi peralihan ke energi bersih.

Hanafi pengamat lingkungan dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menekankan bahwa penghentian operasional tambang tidak boleh dilakukan secara instan. Ia menyoroti bahwa sebagian besar penambang bukan warga lokal, tetapi menciptakan ekosistem ekonomi melalui UKM dan jasa pendukung. “Jika tambang tutup tanpa retraining atau alternatif ekonomi, masyarakat lokal yang akan pertama menjadi korban,” Tutupnya.

Acara diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang mempertemukan berbagai pandangan dari para narasumberdalam merumuskan arah kebijakan dan investasi sektor energi Indonesia ke depan.