Efisiensi logistik menjadi salah satu tantangan utama sekaligus faktor penentu daya saing industri batubara nasional. Dengan porsi biaya logistik yang dapat mencapai lebih dari 50 persen dari total biaya produksi, peningkatan efisiensi di sektor ini menjadi kunci penting bagi keberlanjutan operasional dan kelancaran rantai pasok.

Isu ini menjadi sorotan dalam sesi bertema “Operasional, Biaya, dan Logistik Batubara” pada rangkaian Coalindo Coal Conference (5/11). Sesi tersebut menghadirkan tiga pembicara, yaitu Yusron Katriono Dwi H (Head of Business Development & Logistic PT Segara Jaya Nusantara), Bambang Herlambang (Direktur PT Telen Orbit Prima), dan Antony Surianto (Direktur PT Titan Infra Sejahtera). Diskusi panel dipandu oleh Tulus Situmeang, Ketua Komite Logistik APBI–ICMA.

Yusron menjelaskan bahwa dari perspektif pembeli (buyer), terdapat empat aspek utama yang selalu menjadi perhatian, yakni kualitas, kuantitas, ketepatan waktu pengiriman, dan keberlanjutan pasokan. Di wilayah Kalimantan Tengah, sekitar 60 perusahaan memanfaatkan Teluk Siwang untuk aktivitas pengangkutan batubara, kayu, dan komoditas lainnya. Setiap bulan, rata-rata 120 tongkang melintas di wilayah tersebut, menandakan pentingnya koordinasi lintas wilayah atau cross-border logistics guna menjaga kelancaran rantai pasok.

Menurut Yusron, strategi utama yang diterapkan perusahaannya adalah sistem direct shipment untuk mempersingkat rantai distribusi sekaligus menekan biaya pengiriman. Pihaknya juga telah menerapkan digitalisasi logistik melalui dua sistem utama, yaitu Barge Tracking System untuk memantau posisi kapal, jarak tempuh, dan kondisi stockpile secara waktu nyata, serta Water Level Analysis System untuk menyesuaikan jadwal pelayaran dengan kondisi muka air sungai. Adapun biaya pengelolaan intermediate stockpile saat ini berkisar antara USD 3 hingga 5 per ton, dengan kapasitas penyimpanan mencapai lima juta ton.

Sementara itu, Antony menyoroti tantangan yang dihadapi wilayah operasinya di Sumatera Selatan, khususnya keterbatasan infrastruktur logistik dari area tambang menuju pelabuhan. Untuk menjawab hal tersebut, PT Titan Infra Sejahtera melakukan sejumlah langkah strategis, mulai dari pembangunan jalan tambang yang terhubung langsung ke jalur sungai, investasi pada infrastruktur jalan internal untuk menekan biaya pemeliharaan, hingga peningkatan efisiensi armada tongkang agar biaya transportasi per ton dapat ditekan.

Antony menambahkan, saat ini pihaknya tengah membangun akses jalan tambang yang terhubung langsung dengan kawasan Adaro, sehingga dapat mengintegrasikan tiga sentra batubara utama di Muara Enim, Lahat, dan sekitarnya. Namun, proyek tersebut masih menghadapi tantangan pembebasan lahan serta perizinan lingkungan. Di sisi lain, rencana penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2026 yang akan melarang aktivitas hauling batubara melalui jalan provinsi menjadi faktor tambahan yang perlu diantisipasi, mengingat kebijakan serupa pernah diterapkan di wilayah Palembang pada tahun 2018.

Bambang turut menekankan bahwa efisiensi logistik tidak hanya bergantung pada faktor teknis di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebijakan daerah. Cuaca ekstrem serta pendangkalan sungai masih menjadi kendala utama dalam pengangkutan batubara. Selain itu, biaya jasa Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang dinilai tinggi juga perlu dievaluasi agar sebanding dengan kualitas layanan yang diterima pelaku usaha.

Diskusi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi. Konsistensi kebijakan daerah, infrastruktur yang memadai, serta penerapan sistem digital yang transparan menjadi kunci penguatan rantai pasok nasional sekaligus menjaga daya saing industri batubara di pasar global.