Jakarta, 21 Oktober 2025 — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan baru Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan negara terhadap kegiatan produksi tambang sekaligus memastikan data yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, yang hadir secara daring dalam Bisnis Indonesia Forum bertema Evaluasi dan Dampak Kebijakan RKAB Digital 2026, menjelaskan bahwa perubahan dari sistem tiga tahunan menjadi tahunan bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan pengendalian dan efisiensi kebijakan di tengah dinamika pasar global.

“Dengan mekanisme tahunan, pemerintah bisa memantau dan mengevaluasi kegiatan produksi setiap tahun, terutama untuk komoditas seperti batubara yang pasarnya sangat dinamis. Sistem digital e-RKAB akan membuat proses lebih transparan dan data yang kita miliki lebih akurat,” ujarnya.

Kebijakan tersebut mendapat perhatian dari kalangan pelaku usaha. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam forum tersebut, menilai digitalisasi RKAB merupakan langkah positif menuju tata kelola yang lebih baik, namun pelaksanaannya perlu diiringi kesiapan sistem dan masa transisi yang jelas agar tidak mengganggu kegiatan produksi.

“Digitalisasi ini langkah positif, tapi implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Masa transisi yang jelas penting agar perusahaan bisa menyesuaikan diri tanpa gangguan operasional,” ujar Plt. Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani.

Dari kalangan akademisi, Irwandi Arif dari Indonesian Mining Institute (IMI) menilai perubahan RKAB menjadi tahunan merupakan langkah maju, namun pemerintah perlu memastikan kesiapan di tingkat daerah. Menurutnya, tantangan terbesar terletak pada ketersediaan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoperasikan sistem digital ini secara menyeluruh.

Bisman Bhaktiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), menyoroti aspek kepastian hukum dalam implementasi kebijakan baru tersebut. Ia menjelaskan bahwa perubahan kebijakan yang terlalu cepat tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Selain itu, forum ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi XII DPR RI dan Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Secara umum, forum ini menggambarkan pandangan yang relatif sejalan antara pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan ahli bahwa transformasi digital RKAB menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pertambangan nasional. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kesiapan sistem, kepastian aturan, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan dunia usaha.