DISEMINASI PerPres No. 13 Tahun 2018

Pada tanggal 27 Maret 2018 APBI-ICMA menghadiri undangan dari PPATK terkait diseminasi PerPres No. 13 Tahun 2018 yang baru ditetapkan pada tanggal 5 Maret oleh Pak Joko Widodo tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi Dalam Penvegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. PerPres ini pada hakikatnya membuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari suatu korporasi sehingga diperoleh informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan dalam sambutannya bahwa, keberadaan PerPres Nomor 13 Tahun 2018 bisa memenuhi tiga urgensi dalam pembangunan transparansi di Indonesia. Menurut Kepala PPATK, poin pertamanya adalah keberadaan pemilik manfaat secara penuh bukan hal yang dilarang dalam hukum Indonesia. Meski demikian, PerPres ini juga meningkatkan mitigasi risiko agar korporasi mengeluarkan saham atas nama pemilik dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Sementara, poin berikutnya ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum atas tindak pidana dan penyelamatan aset. Pak Ahmad Badaruddin menilai, kejahatan-kejahatan pencucian uang telah melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar, korporasi seringkali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Indonesia telah memiliki UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang telah mengatur ketentuan mengenai transparansi pemilik manfaat, akan tetapi ketentuan yang dimaksud hanya bersifat terbatas, dan belum dapat memotret informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia. Penguatan PerPres ini juga ditujukan khususnya kepada orang-orang yang menjadi pengendali korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Melalui perpres ini, maka korporasi wajib menilai sendiri (self-assessment), menetapkan serta mengungkapkan (declare) pemilik manfaat dari korporasi yang dimaksud, baik orang perorangan yang tercantum dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang maupun orang perorangan yang tidak tercantum dalam dokumen resmi. Korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perpres Nomor 13 Tahun 2018 akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Acara ini pun menghadirkan para pembicara yang berkompeten dibidangnya yaitu (Mantan Kepala PPATK) Yunus Husein, (Kepala Grup ATU PPT OJK) Heni Nugraheni, (Wakil Ketua KPK) Laode M Syarif, dan (Plt Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham) Cahyo Rahadian Muhzar.

Related Regular News: