Focus Group Discussion mengenai Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)

Pada tanggal 13 Maret 2018 Pak Hendra Sinadia ( Direktur Eksekutif APBI-ICMA ) menghadiri acara Focus Group Discussion mengenai Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) di R. Rapat APINDO. Dalam rapat ini dibahas rencana revisi UU 28 Tahun 2009 dan revisi Pajak dan Retribusi Daerah ( PDRD ). Pada intinya PDRD harus menambah manfaat untuk masyarakat dan bukan untuk memberatkan masyarakat. Dalam revisi perubahan UU PDRD, APBI mempunyai concern terkait dengan isu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterapkan atas alat berat serta penerapan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Lebih lanjut dijelaskan bahwa beberapa anggota APBI yang juga anggota ASPINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Usaha Pertambangan Indonesia) telah melakukan pengajuan uji materi ke MK terkait Pajak Kendaraan Berat (PKB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pengajuan uji materi terkait PKB dilakukan karena Pemda melakukan sistem progresif yang memberatkan perusahaan-perusahaan yang punya alat trannsportasi produksi. Selain itu, Pemda selalu menggunakan tarif maksimal yang sangat memberatkan perusahaan tambang. Status uji materi saat ini adalah MK mengabulkan permohonan pemohon (yang salah satunya adalah anggota APBI), namun pemda masih diberi kesempatan memungut Pajak kendaraan Berat (PKB) paling lama 3 tahun sejak putusan. Terkait Uji materi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), beberapa perusahaan yang menjadi anggota APINDO akan mengajukan uji materi yang dikoordinasi oleh sekretariat APINDO. Sampai saat in pengajuan uji materi tersebut masih dalam tahap proses.

Related Regular News: