Cofee Morning di Direktorat Jenderal Minerba

Tanggal 13 Maret 2018 diadakan acara Coffee Morning yang di usung oleh DJMB, dengan agenda pertemuan ini adalah mensosialisasikan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.8 tahun 2018, Permen ESDM No.11 tahun 2018, Permen ESDM No.19 tahun 2018 dan Kepmen ESDM No.1395.K/30/MEM/2018 tahun 2018). Peraturan terbaru saat ini merupakan pemangkasan dari 32 Permen yang sudah berjalan sehingga menjadi hanya tinggal 3 Permen saja dan memangkas sebanyak kurang lebih 60 Isu. Dalam acara ini pun DJMB memberikan pernyataan bahwa Kepmen No.1395.K/30/MEM/2018 tahun 2018 sudah berubah menjadi Kepmen ESDM No.1410 K/30/MEM/2018 , perubahan ini adalah perubahan pertama semenjak di umumkan pada tanggal 9 Maret 2018 ,yang berubah hanya masa waktu berlakunya saja. Sebelumnya di Kepmen ESDM ESDM No.1395.K/30/MEM/2018 tahun 2018 berlaku dari tanggal 1 januari 2018 maka di Kepmen ESDM 1410 ini berlaku mulai 12 Maret 2018 sampai 31 Desember 2019. Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Dirjen Minerba dalam sosialisasi Permen ESDM No.11 Tahun 2018 beberapa poin penting dalam Konsultasi Publik Permen ESDM Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba antara lain : 1. Adanya integrasi beberapa jenis perizinan dan persetujuan dalam RKAB. Hal ini menjadikan persetujuan RKAB dapat digunakan sebagai rekomendasi untu pengurusan perizinan di instansi lainnya, sehingga rantai panjang proses perizinan akan terpotong cukup panjang dan waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. 2. Adanya pelimpahan beberapa jenis kewenangan dari Kepala Inspektur Tambang kepada Kadis ESDM Provinsi 3. Adanya penyederhanaan persyaratan IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian. 4. Adanya Pengaturan kembali tentang perizinan di bidang pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara 5. Adanya pengaturan kembali tentang Hak dan Kewajiban pemegang IUP/IUPK 6. Adanya pengaturan kembali tentang Penyusunan, penyampaian dan persetujuan RKAB Tahunan 7. Adanya pengaturan kembali tentang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta laporan Selanjutnya dijelaskn bahwa dalam Permen ESDM No.11/2018 terdapat beberapa Jenis izin/Persyaratan dan Kewajiban yang DIHAPUS antara lain : 1. Surat Keterangan Terdaftar/ Tanda Registrasi; 2. Izin Pengolahan dan/atau pemurnian; 3. Rekomendasi TKA untuk IUJP; 4. Rekomendasi TKA untuk IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; 5. RKAB untuk IUJP; 6. RKAB untuk IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; 7. Persetujuan Studi kelayakan untuk IUP dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 8. Serifikasi alat; Materi kedua yang disampaikan Bapak Dirjen adalah menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan perubahan kelima atas PP Nomor 23 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan perubahan kelima atas PP Nomor 23 Tahun 2010 ini menjadi payung hukum untuk dikeluarkannya Permen ESDM No.19 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Batubara Mineral Logam dan Batubara. Peraturan Menteri ESDM No.19 Tahun 2018 ini menjadi acuan pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1410 K/30/MEM/2018 Tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. Materi ketiga yang menjadi point penting dalam acara Cofee Morning bersama Bapak Dirjen Minerba adalah penjelasan tentang diberlakukannya Permen ESDM No.8 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Kepmen ESDM dan Kepmen Tamben terkait kegiatan usaha Minerba. Dalam Kepmen ini dilakukan penghapusan dan/atau penyederhanaan izin, Rekomendasi, Persyaratan Perizinan , Penyederhanaan tentang Pengusahaan Minerba dan Penyedderhanan Pelaksanaan Kaidah Pertambangan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dimana melalui Permen ESDM No.8 tahun 2018 ini dilakukan penghapusan dan penyederhaan sebanyak 60 regulasi.

Related Regular News: