Rapat lanjutan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2017

Rapat Anggota APBI ICMA pada tanggal 12 Maret 2018 terkait kelanjutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2017, rapat ini pun dihadiri oleh Penasihat APBI ICMA yaitu Pak Herman Kasih. Dalam rapat kali ini membahas apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh APBI ICMA sampai Menteri Perdagangan mengeluarkan surat resmi terkait keputusan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2017karena pada pertemuan dengan Menteri Perdagangan tanggal 22 Februari beliau hanya mengatakan secara verbal akan ditunda. Pertemuan kali ini juga berfokus untuk membahas respons dari APBI-ICMA terkait dengan Permendag No. 82 Tahun 2017, khususnya setelah pihak INSA memberikan data yang menunjukkan kapasitas dan jumlah angkutan laut nasional yang dimiliki oleh perusahaan perkapalan nasional, dimana pada data tersebut menyebutkan bahwa jumlah kapal nasional yang ada adalah sebanyak 68 unit yang terdiri dari kapal jenis panama dan supramax / handymax. Namun belum dijelaskan secara lebih rinci apakah kapal angkutan laut nasional tersebut sudah didedikasikan untuk kepentingan dalam negeri atau belum. APBI-ICMA harus bertindak lebih tegas terkait dengan isu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2017 mengingat posisi perusahaan pertambangan batubara saat ini yang terdesak dengan adanya aturan penetapan harga batubara acuan untuk keperluan PLN yang dapat menimbulkan pengurangan revenue perusahaan dari pasar domestik. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan regulasi dari pemerintah untuk tidak menghambat kegiatan ekspor batubara sebagai penjamin revenue untuk perusahaan eksportir batubara.

Related Regular News: