
Sumber: https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-harap-skema-mip-pungutan-batu-bara-jamin-kesetaraan-205Z1sHc5nq
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menanggapi rencana pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) pungutan ekspor batu bara. Ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara dalam negeri.
Pemerintah telah menetapkan 3 bank BUMN atau Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai MIP pungutan ekspor batu bara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Nasional Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri Tbk.
Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia, menuturkan para pelaku usaha batu bara menghormati keputusan pemerintah bahwa lembaga pengelola pungutan ditetapkan sebagai MIP, bukan Badan Layanan Umum (BLU).
"Pada prinsipnya pelaku usaha mengharapkan agar dalam lembaga pungut salur dalam melaksanakan tugasnya dapat menjamin kesetaraan (level playing field) bagi semua pelaku usaha," ujarnya kepada kumparan, Minggu (26/3).
Selain itu, Hendra menambahkan pengusaha juga berharap sebelum MIP ini terbentuk, pemberlakuan formula harga acuan batu bara (HBA) terbaru juga bisa berjalan dengan baik.
Adapun formula HBA yang baru (HBA-CIM) memakai rata-rata harga jual batu bara dua bulan sebelumnya dengan persentase yang berbeda, yaitu 70 persen pada bulan sebelumnya, dan 30 persen dua bulan sebelumnya.
Sementara pada formula sebelumnya, HBA diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya.
"Dalam hal ini pelaku usaha mengharapkan agar sosialisasi lanjutan yang lebih teknis terkait HBA-CIM perlu segera dilakukan, banyak hal teknis yang perlu diklarifikasi lebih lanjut," jelas Hendra.
Hendra juga menyebutkan pelaku usaha setuju jika pungutan ekspor batu bara tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pembahasan PPN ini disebut pemerintah menjadi biang kerok molornya pembentukan MIP menjadi setidaknya di semester I 2023.
"Mengenai PPN ya sebaiknya tidak dikenakan. Kementerian ESDM juga dalam hal ini juga sependapat soal ini," pungkas Hendra.