Rapat anggota APBI-ICMA terkait implementasi Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2018...read more

Menindaklanjuti Kementerian ESDM yang telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bentuk penyederhanaan regulasi dan perizinan sektor mineral dan batubara di Indonesia maka APBI-ICMA pada tanggal 7 Maret 2018 mengadakan rapat anggota terkait Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2018 . Rapat ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari anggota APBI-ICMA terkait penerapan Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2018.Dalam kegiatan tersebut Bpk. Boy Gemino dari PT Pama Persada Nusantara menyampaikan paparan singkat inventarisasi permasalahan dari Permen No. 11/2018 tersebut. Permen ESDM tersebut merupakan produk regulasi terbaru yang mencabut beberapa regulasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan WUP dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang WIUP dan WIUPK pada Kegiatan Usaha Pertambangan,Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan KK dan PKP2B, dan Keputusan Menteri ESDM No. 1453 Tahun 2000. Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tersebut ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2018. Secara garis besar, pokok pokok pengaturan yang ada dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 terdiri dari tata cara pemberian wilayah, tata cara pemberian izin, tata cara penyusunan rencana kerja anggaran biaya (RKAB) dan laporan, dan sanksi administratif. Pada Permen No. 11 Tahun 2018 terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dengan peraturan yang sebelumnya berlaku, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut : Perubahan ketentuan dalam pengaturan IUJP Penghapusan Tanda Registrasi bagi pelaku usaha jasa pertambangan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan Perubahan Ketentuan dalam IUP dan IUPK Perubahan kewenangan KADIS provinsi Pengaturan mengenai kewenangan eksplorasi lanjutan Perubahan ketentuan dalam IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian Penambahan ketentuan mengenai IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan RKAB dan laporan tertulis Beberapa ketentuan lainnya (penjelasan lebih rinci dari peraturan tersebut dapat dilihat pada lampiran notulen berikut)

Related Regular News: