Pemberlakuan Pajak Karbon di Indonesia per 1 Juli 2022, Apa Harapannya?

Sumber: https://kalteng.co/berita/pemberlakuan-pajak-karbon-di-indonesia-per-1-juli-2022-apa-
harapannya/

 

Pajak Karbon di Indonesia secara resmi mulai dilakukan per 1 Juli 2022. Dengan
demikian diharapkan para pelaku industri mulai beralih ke ekonomi hijau.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyusun berbagai aturan teknis pelaksanaan
pajak karbon yang rencananya akan diterapkan pada 1 Juli 2022. Pajak karbon akan diterapkan
saat regulasi dan kesiapan sektor ketenagalistrikan sebagai yang pertama dikenakan pajak.

“Kesiapan ini penting agar tujuan inti dari penerapan pajak karbon memberikan dampak yang
optimal sehingga pemerintah memutuskan penerapan pajak karbon pada 1 Juli 2022,” ujar
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu, Minggu (3/4/2022).

Aturan teknis pelaksanaan pajak karbon, meliputi tarif dan dasar pengenaan, cara
penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, serta peta jalan pajak
karbon.

Sementara, aturan teknis lainnya, seperti Batas Atas Emisi untuk subsektor PLTU dan tata cara
penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada pembangkit tenaga listrik akan ditetapkan oleh
Kementerian ESDM.

Agar instrumen pengendalian iklim berjalan optimal, pemerintah juga sedang menyusun
berbagai aturan turunan dari Perpres 98/2021, antara lain terkait tata laksana penyelenggaraan
Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Nationally Determined Contributions (NDC) di KLHK dan
Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon di Kemenko Marves.

“Isu iklim merupakan isu lintas sektor. Koordinasi akan terus kami jaga dan perkuat agar
peraturan yang melengkapi satu sama lain dapat mengoptimalisasi upaya pemerintah dalam
mengendalikan perubahan iklim,” kata dia.

Pengaturan pajak karbon diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ini bukan hanya menambah penerimaan
APBN semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

“Pengenaan pajak karbon diharapkan dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk
beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon,” tutur dia.

Di sisi lain, proses penyusunan roadmap pajak karbon perlu memperhatikan peta jalan pasar
karbon. Peta jalan akan memuat strategi penurunan emisi karbon dalam NDC, sasaran sektor

prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru terbarukan, dan keselarasan dengan
peraturan lainnya.

“Dalam implementasinya, pemerintah akan memperhatikan transisi yang tepat agar penerapan
pajak karbon ini tetap konsisten dengan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi,”
tandasnya. (Dikutip dari JawaPos.com/tur)

Related Regular News: