Arcandra Prediksi Masa Depan PLTU dan Batu Bara yang Dihantam Isu Lingkungan

Sumber : https://kumparan.com/kumparanbisnis/arcandra-prediksi-masa-depan-pltu-dan-batu-bara-yang-dihantam-isu-lingkungan-1wZBaq8ZXC9

 

Penggunaan sumber energi murah, terutama batu bara, selalu dikaitkan dengan isu lingkungan yang diakibatkan oleh polusi yang dihasilkan dalam mengubah batu bara menjadi listrik. Polutan yang dihasilkan seperti CO2, SO2, NOx dan particulates sangat signifikan berkontribusi dalam menaikkan suhu bumi dan mengubah iklim.

Selain untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), batu bara juga digunakan di industri steel mills (pabrik baja) dan pabrik semen. Alasan penggunaan batu bara dalam pabrik baja dan pabrik semen juga untuk mendapatkan sumber energi yang murah dan juga sebagai bahan baku (feedstock). Dapat dibayangkan betapa industri sekitar kita sangat bergantung kepada batu bara.

Pembuat kebijakan di berbagai negara pun menghadapi situasi yang cukup rumit. Mereka semakin dituntut untuk mampu menciptakan keseimbangan antara target pertumbuhan ekonomi dan mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi.

Sektor energi memegang peranan sangat penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Apabila biaya energi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang mahal, maka dapat dipastikan barang tersebut tidak akan mampu bersaing dengan barang sejenis yang diproduksi di luar negeri dengan biaya energi yang lebih murah. Dengan kata lain ekspor akan turun dan pertumbuhan ekonomi akan melambat.

"Dari data yang kami peroleh, 40 persen emisi global berasal dari penggunaan batu bara. Pada tahun 2020, PLTU menyumbang 39 persen dari semua energi listrik yang dibangkitkan di dunia. Penggunaan PLTU di Asia malah jauh lebih tinggi, sekitar 72 persen dan untuk Indonesia sekitar 50 persen. Bagaimana dengan industri baja? Sebanyak 72 persen juga menggunakan batu bara," kata Mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam akun Instagram pribadinya yang dikutip kumparan, Senin (20/9).

Mencermati penggunaan batubara yang begitu masif untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, apakah ada pilihan bagi pembuat kebijakan dalam mengurangi polusi yang dihasilkan?

Arcandra menjawab, ada beberapa pilihan sulit yang mungkin bisa ditempuh.

Pertama, melakukan pensiun dini PLTU yang sudah dibangun dan tidak ada lagi izin untuk membangun PLTU yang baru. Pembangkit listrik yang akan dibangun hanya yang berbasis pada energi terbarukan.

Tapi problemnya, kebanyakan PLTU yang sedang beroperasi belum sampai pada tingkat pengembalian modal yang direncanakan. Pensiun dini berarti kerugian bagi investor. Untuk itu jalan yang mungkin ditempuh adalah pensiun setelah balik modal.

Dengan 39 persen sumber energi listrik berasal batu bara, apakah mungkin semuanya bisa tergantikan oleh energi terbarukan?

Ada banyak tantangan. Dari sisi teknikal seperti perlunya smart grid, ketersedian energi yang terus menerus (khusus untuk PLTS dan PLTB), perlunya baterai sebagai backup. Dari aspek komersial tantangannya adalah harga yang lebih tinggi dan lahan yang belum tentu tersedia (untuk PLTS).

"Dengan penggunaan energi terbarukan, diperkirakan tarif listrik akan naik yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan selanjutnya sudah siapkah warga masyarakat dunia dan pelaku usaha untuk membayar tarif listrik yang lebih tinggi? Bagaimana dengan industri baja dan semen. Apakah ada alternatif selain batubara yang bisa mereka gunakan?" ujar Arcandra.

Pilihan apa lagi yang mungkin bisa dilakukan selain pensiun dini untuk tetap menggunakan batubara namun tidak merusak lingkungan? Apakah ada teknologi yang bisa membantu harapan ini?

Pengambil kebijakan juga bisa menempuh pilihan kedua, yaitu tetap mengunakan PLTU sebagai sumber energi murah. Untuk mengurangi emisi CO2, NO2, Sox dan particulates, penggunaan teknologi menjadi kunci.

Sampai saat ini, usaha-usaha yang dilakukan lewat pengembangan teknologi batubara yang bersih (Clean Coal Technology) sudah banyak dilakukan. Salah satu teknologi yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembangkit dengan cara menaikkan suhu uap sehingga emisi CO2 bisa berkurang sampai 16 persen. Teknologi ini dinamakan dengan Ultra Supercritical Pulverized Coal (USPC). Ada harapan teknologi USPC mampu mengurangi emisi CO2 sampai 30 persen di masa depan.

Teknologi lain yang juga sudah dikembangkan adalah Carbon Capture and Storage (CCS). Teknologi ini bertujuan untuk menangkap CO2 yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara dan kemudian disimpan di geologic formation (perut bumi) atau di laut yang sangat dalam. Menurut studi yang dilakukan oleh The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC), teknologi CCS mampu menangkap CO2 sampai 95 persen dari yang dihasilkan oleh PLTU.

"Namun demikian untuk menangkap CO2 ini memerlukan 10 persen sampai 40 persen batu bara tambahan. Artinya terjadi inefisiensi pembangkit. Karena sebagian batu bara digunakan bukan untuk menghasilkan energi. Meski memiliki kemampuan menangkap CO2 yang sangat menjanjikan, ternyata tidak semua orang sependapat dengan klaim ini. Sebagian berpendapat bahwa tidak ada jaminan CO2 yang disimpan tersebut suatu saat tidak bocor. Ada kekhawatiran meski disimpan di perut bumi efek merusak dari CO2 tersebut terhadap lapisan ozon akan tetap terjadi," papar Arcandra.

Terlepas dari perdebatan tentang teknologi CCS ini, salah satu yang menjadi concern utama bagi pelaku bisnis adalah berapa tambahan biaya yang diperlukan. Kalau misalnya pembangkit dengan kapasitas 500 MW, biaya pembangkitannya (levelized cost of electricity - LCOE) adalah USD 6 cent/kWh, maka dengan menambahkan teknologi CCS biaya pembangkitan menjadi USD 11 cent/kWh. Ada tambahan USD 5 cent/kWh atau sekitar Rp 700/kWh.

"Dengan tambahan biaya yang sebesar itu, apakah pelaku bisnis mau melakukannya? Kalaupun mau, apakah pelanggannya mau membeli listrik yang lebih mahal. Kalaupun pelanggan sanggup, apakah pertumbuhan ekonomi akan sesuai dengan target yang diharapkan. Dan banyak lagi pertanyaan yang mungkin timbul dengan penerapan teknologi CCS," Arcandra menuturkan.

Ada juga logika berpikir yang sangat kreatif dalam melihat teknologi batu bara bersih ini. Salah satunya adalah, jika teknologi ini berhasil maka akan lebih banyak lagi PLTU yang akan dibangun. Dan mungkin ada benarnya.

Selain dua pilihan yang sudah dibahas di atas, apalagi opsi bagi pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan sumber energi murah?

Pilihan ketiga yang dibeberkan Arcandra adalah dengan menerapkan pajak karbon. Semakin banyak emisi karbon yang dihasilkan oleh PLTU maka semakin mahal PLTU tersebut membayar pajak pada negara. Menurut studi oleh IEA, pajak karbon sebesar USD 50/t CO2 akan menaikan biaya pembangkitan antara USD 1 cent/kWh dan USD 2 cent/kWh.

"Untuk saat ini memang tidak ada satu pilihan yang lebih unggul dari yang lain. Dengan melimpahnya cadangan batubara di seluruh dunia dan kebutuhan manusia untuk menjaga bumi yang lebih sehat, maka harus dicarikan titik keseimbangannya. Bahkan seperti Amerika Serikat, negara dengan konsumsi energi terbesar di dunia memiliki cadangan batubara yang bisa memenuhi kebutuhan energi mereka sampai 200 tahun ke depan," kata Arcandra.

Pada akhirnya, menurut dia, dibutuhkan lebih banyak kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari dunia usaha, praktisi dan pembuat kebijakan untuk menemukan usaha terbaik dalam pemanfaatan batu bara.

"Dalam konteks inilah kemampuan pembuat kebijakan akan sangat diuji, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara tingginya tuntutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tekanan terhadap kewajiban menjaga alam," pungkasnya.

Related Regular News: