Pemerintah diminta rasional soal kenaikan royalti batubara

Jakarta, APBI-ICMA :Metrotvnews.com 14 April 2014 memberitakan bahwa pemerintah diminta untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait rencana kenaikan royalti batubara untuk izin Usaha Pertambangan (IUP). Pasalnya, akan ada banyak dampak yang terjadi jika pemerintah tetap kekeuh jika ingin menaikan royalti batubara. Demikian penegasan itu disampaikan oleh Pengamat Pertambangan dan Metalurgi, Yusuf ketika dihubungi di Jakarta, Senin (14/4). Menurutnya, kajian terkait pembahasan tersebut harus dilakukan dengan jujur, terbuka dan rasional. Secara sepintas, memang terlihat tidak adil, ketika perusahaan pertambangan dikenakan royalti 13,5%, sementara IUP, hanya dikenakan kewajiban 3,5 dan 7%. Namun, untuk menentukan royalti, tidak bisa hanya melihat aspek tersebut. Sebab beban dan kondisi masing-masing perusahaan berbeda. "Sekarang ini, IUP dalam posisi yang sulit. Dengan harga batu bara seperti saat ini,tentu keinginan menaikan royalti tidak realistis," ungkap mantan peneliti LIPI tersebut. Dengan kenaikan royalti, maka otomatis cost of money, beban uang yang harus dikeluarkan perusahaan akan semakin besar. Di sisi lain, persoalan mendasar yang selama ini menimpa perusaaan pertambangan masih saja terus terjadi. Mulai dari susahnya perizinan, hingga berbagai pungutan tidak resmi yang masih marak terjadi, mulai dari level kelurahan atau desa, kecamatan hingga kabupaten. "Kalau cost produksi, masih mudah menghitungnya, tetapi cost di luar itu yang susah dan jumlahnya tidak pasti," terangnya. Karena itu menurutnya, apakah ada jaminan dari pemerintah bahwa perizinan akan dipermudah serta biaya dari pungutan tidak resmi tidak aka ada lagi. Jika tidak ada jaminan soal itu, maka beban pengusaha akan bertambah. Kepastian kegiatan usaha yang selama ini menjadi momok pengusaha pertambangan pun masih terus terjadi. Dampak lain dari kebijakan kenaikan royalti ini, maka kegiatan pertambangan tanpa izin pun akan marak. Sementara dari laporan yang dilansir APBI, selisih produksi batu bara yang tidak masuk perhitungan pemerintah cukup besar lebih dari 50 juta ton. Jumlah tersebut berasal dari aktiitas tambang illegal. Dampak dari kegiatan pertambangan illegal, lingkungan akan menjadi rusak. Sementara industri pertambangan mendapatkan sorotan, karena kerusakan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, maka prinsip pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) yang menjadi ruh kegiatan pertambangan tidak akan terjadi. Ia mengusulkan kepada pemerintah bahwa perusahaan pertambangan batubara yang sudah melaksnakan prinsip good mining practice, sebaiknya diberi kompensasi yang lebih rendah. Sementara perusahaan yang tidak menjalankan prinsip itu, dikenakan beban yang lebih tinggi atau jika perlu diberikan terminasi atau diberhentikan kegiatan pertambangannya. "Lebih baik memberi kan insentif royalti lebih rendah kepada yang menjalakan prinsip good mining practice, ketimbang menaikan royalti," sambungnya. Kepada pengusaha tambang, Ia juga meminta agar jujur. Jika memang ada keuntungan yang diperoleh, jangan sampai melaporkan bahwa perusahaan selalu rugi, hanya agar meghindari pajak dan sebagainya. Karena itu, penekannya, bukan hanya pada pemerintah selaku pembuat kebijakan tetapi juga kepada pengusaha. "Semua pihak harus duduk bersama, buka-bukaan dan fair. Kalaupun ada rencana kenaikan, hitungannya harus jelas dan rasional," pungkasnya.   Sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/04/14/230229/pemerintah-diminta-rasional-soal-kenaikan-royalti-batubara

Related Regular News: