Panas! Menteri ESDM Dicecar Anggota DPR Gara-gara Stok Batu Bara

Sumber : https://finance.detik.com/energi/d-5503241/panas-menteri-esdm-dicecar-anggota-dpr-gara-gara-stok-batu-bara

 

Rapat Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sedikit memanas. Rapat memanas saat Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir mempertanyakan penjualan batu bara untuk domestik atau domestic market obligation (DMO).

Nasir mulanya memaparkan, DMO merupakan kesepakatan antara DPR dan Menteri ESDM untuk membantu PLN. Kemudian bagi perusahaan yang tidak melaksanakan DMO maka izinnya dicabut.

"Saya nggak tahu ya kalau perusahaan yang tidak mengeluarkan DMO apa sanksinya sekarang?" tanya Nasir di Komisi VII DPR RI, Senin (22/3/2021).

Arifin pun menjawab, sanksinya ialah berupa pemotongan 25% dari alokasi dan penjualannya. Nasir mengaku belum memahami jawaban Arifin.

Arifin yang hendak menjelaskan kemudian dipotong oleh Nasir. Nasir kemudian meminta agar masalah DMO ini dibuat panitia kerja (Panja).

"Pak menteri ini jangan dibuat main-main maksud saya, nanti kita bentuk Panja aja pimpinan, saya lebih serius kita bentuk Panja khusus ini," ujar Nasir.

"Saya denger ini hanya dipotong 1% ini jangan jadi pembohongan publik, saya minta ini dibuka seluruhnya ke publik, ini bisa mati ini PLN, bapak mikir ke negara, mikir ke rakyat. Saya nganggap jadinya bapak menteri mikirin perusahaan-perusahaan tambang," terangnya.

Nasir bilang, saat ini PLN kewalahan karena pasokan untuk batu bara hanya cukup untuk tiga hari. Menurutnya, kalau terjadi bencana maka yang terjadi bukan 'Indonesia terang' namun 'Indonesia gelap'.

"Baik saya jawab, jadi baiknya dilihat akar permasalahannya kenapa stok sampai kurang karena dari DMO sudah jelas alokasi 2020 produksi 550 juta ton, kemudian DMO 25% berarti 137 juta ton untuk di dalam negeri itu bisa dilihat dari grafik dari bahan yang kami persentasikan bahwa penyerapan tidak sampai segitu," jelas Arifin.

Tak berhenti di situ, Nasir mengatakan, pembangkit listrik di Jakarta sekarang diganti dengan bahan bakar gas karena tidak ada pasokan batu bara. Arifin pun menjawab, akan ditanyakan kebijakannya ke PLN.

"Gimana kita mau tanya PLN, Dirut PLN aja nggak pernah ngantor, ngantornya sebulan cuma 2-3 kali. Uang deposit yang disiapkan untuk pembelian batu bara ada Rp 100 triliun kenapa nggak digunakan uang itu, ada apa ini, siapa yang punya kepentingan, kenapa DMO nggak dijalankan," kata Nasir.

"Kalau nanti PLN mati siapa tanggung jawab, Jakarta saja sekarang matinya bergiliran, nggak pernah ini seumur-umur seperti ini, apalagi di daerah, apa saudara menteri tahu? Cek dong, kan di bawah regulasi sebagai teknis," ujar Nasir dengan nada meninggi.

Nasir menambahkan, gas yang diterima PLN harganya 400%. Menurutnya, gas tersebut justru dipasok swasta.

"Tidak ada pemadaman listrik, harga gas untuk PLN ditetapkan," ujar Arifin,

"Saya bisa buktikan Pak Menteri," timpal Nasir.

"Silakan nanti sama-sama, harga gas untuk PLN sudah ditetapkan US$ 6, sudah ada peraturannya," ujar Arifin.

Tak berhenti di situ, Nasir pun menanyakan kenapa tidak menggunakan batu bara. Padahal, kata Nasir, batu bara lebih murah dan lebih menguntungkan.

Arifin bilang, kondisi tersebut harus dilihat faktanya. Belum selesai Arifin menjelaskan, Nasir memotong dan meminta pimpinan mengatur jalannya rapat.

"Saya minta pimpinan diatur persidangan ini dan bicara saudara menteri, saya masih bicara. Saya minta bentuk Panja supaya ini terbuka dan seterang-terangnya. Bukan Panja PLN pak, kita minta dibentuk Panja saja, Panja energi primer biar jelas ini," ungkapnya.

Related Regular News: