Kontroversi Isu FABA Sebagai Limbah Non-B3

Kontroversi Isu FABA Sebagai Limbah Non-B3

 Oleh: Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif APBI-ICMA)

                Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan abu terbang dan abu dasar (fly ash & bottom ash disingkat FABA) dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menuai kontroversi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 yang merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, dalam Lampiran XIV, menetapkan FABA dalam kategori Limbah Non-B3 terdaftar. Kelompok pemerhati lingkungan mengeluhkan kebijakan tersebut yang tidak berpihak terhadap perlindungan lingkungan. Sementara disisi lain, pelaku usaha mengapresiasi penerbitan PP 22 Tahun 2021 meskipun hanya berlaku bagi FABA yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sehingga bagi industri penghasil FABA non-PLTU yang umumnya menggunakan tungku industri, FABA yang dihasilkan masih dikategorikan sebagai Limbah B3.

                Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menyayangkan terbitnya PP tersebut karena dianggap memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. ICEL menilai pemerintah tidak mempertimbangkan biaya yang timbul dari risiko pencemaran dari FABA akibat dikeluarkannya FABA dari daftar Limbah B3. Selain itu, munculnya ketidakadilan lingkungan dengan potensi distribusi dampak atau risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat serta kendurnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha penghasil FABA. Sehingga ICEL menyerukan agar pemerintah segera mencabut kelonggaran aturan tersebut dan tetap mengkategorikan FABA sebagai Limbah B3.

                Bagi pelaku usaha penghasil FABA, pengelolaan dan pemanfaatan FABA terkendala dengan  PP No. 101 Tahun  2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dimana FABA yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, boiler dan/atau tungku industri dikategorikan sebagai Limbah B3. Dengan semakin meningkatnya penggunaan batu bara sebagai sumber energi primer termurah, maka FABA yang dihasilkan akan semakin bertambah. FABA yang dihasilkan dari kegiatan PLTU dan industri non-PLTU, seperti antara lain dari pabrik semen, kertas, plastik, kelapa sawit, keramik, tambang, tekstil yang jumlah perusahaannya ratusan atau bahkan ribuan, tentu akan semakin membesar. Sehingga jika FABA tidak diserap dengan baik setiap harinya maka FABA yang tidak termanfaatkan akan menumpuk dan dapat menyebabkan permasalahan lingkungan.  

                Sementara itu FABA dapat dimanfaatkan sebagai campuran substitusi industri lain termasuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan dapat diolah menjadi produk lain yang bermanfaat seperti genteng, paving block, dll. Namun jika FABA dikategorikan sebagai Limbah B3, maka perusahaan/industri penghasil FABA harus mematuhi kewajiban pengelolaan Limbah B3 sebagaimana yang diatur di dalam PP No. 101 Tahun 2014. Persyaratan yang diberlakukan bagi penghasil FABA adalah kewajiban pengelolaan FABA berupa kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan kegiatan penimbunan Limbah B3.

                Tahapan kewajiban pengelolaan FABA yang dikategorikan sebagai Limbah B3 tersebut sangat menyulitkan perusahaan dalam menyiapkan dokumen yang cukup banyak dan melewati prosedur permohonan perizinan yang kompleks dan memakan waktu yang lama. Selain itu, masih terbatasnya laboratorium yang terakreditas untuk uji toksikologi sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 101 Tahun 2014 juga menjadi kendala yang serius. Oleh karena itu pelaku usaha mengeluhkan kendala dilapangan yang mengakibatkan pengelolaan FABA menjadi tidak berlangsung secara efisien dan efektif serta menambah beban biaya secara signifikan.

                APINDO mencatat FABA yang dihasilkan oleh perusahaan PLTU dan non-PLTU setiap tahunnya berkisar 10-15 juta ton. Sedangkan dampak biaya pengelolaan oleh perusahaan skala besar-menengah itu dikisaran Rp. 50 miliar-Rp. 2 triliun. Hal ini membebani keuangan pelaku usaha yang juga memiliki komitmen dalam mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha termasuk FABA. Bagi perusahaan pembangkit listrik dalam hal ini PLN, beban kewajiban keuangan tersebut tentu menimbulkan inefisiensi yang signifikan, sementara subsidi yang dikucurkan pemerintah juga jumlahnya fantastis.

                Dari sisi pemanfaatan, tingkat pemanfaatan FABA di Indonesia masih sangatlah rendah, yaitu untuk fly ash kurang dari 1% dan bottom ash kurang dari 2%. Sementara beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, India, Jepang, dan bahkan Vietnam sudah sejak lama memanfaatkan FABA antara lain sebagai material konstruksi untuk campuran semen untuk pembangun infrastruktur jalan, jembatan, dan timbunan, reklamasi lahan bekas tambang. Selain itu FABA dimanfaatkan untuk kepentingan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan tingkat pemanfaatan fly ash dan bottom ash masing-masing 44% & 86%.

                Berdasarkan pertimbangan di atas maka APINDO yang berkoordinasi dengan belasan asosiasi industri yang kegiatan usahanya menghasilkan FABA mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan  FABA dari daftar Limbah B3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah B3. Namun, peraturan yang diterbitkan di Juni 2020 tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pelaku usaha tersebut, tidak menyelesaikan masalah bagi perusahaan penghasil FABA. Pelaku usaha melihat aturan uji karakteristik limbah B3 terkendala dengan terbatasnya laboratorium yang terakreditasi sehingga proses perizinan menjadi lama dan tidak efisien.

                Lampiran XIV dari PP No.22 Tahun 2021 menetapkan bahwa FABA yang dikategorikan Non-B3 terdaftar adalah yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada PLTU yang menggunakan sistem pembakaran pulverized coal (PC) atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stocker boiler dan/atau tungku industri. Dengan kata lain, FABA yang dihasilkan dari kegiatan industri (non-PLN), yang mumnya masih menggunakan teknologi boiler dan tungku industri, masih dikategorikan sebagai Limbah B3. Timbul kesan pihak regulator masih “setengah hati” menghapus FABA sebagai Limbah B3. Padahal, menurut hasil beberapa kajian, tidak ada perbedaan proses pembakaran batu bara baik melalui PLTU dengan sistem PC atau dengan boiler.

                Terobosan kebijakan pemerintah melalui penerbitan PP No. 22 Tahun 2021 patut dihargai. Bagi perusahaan PLN dan IPP aturan ini melegakan karena akan meringankan biaya operasional. Namun, bagi industri (non-PLN) yang umumnya menggunakan boiler atau tunggu industri, FABA yang dihasilkan tergolong Limbah B3. Hal ini menjadi kendala bagi industri yang akan terbebani dengan proses yang rumit dan panjang serta biaya tinggi. Seyogyanya pemerintah bisa mengupayakan solusi yang terbaik sehingga aturan yang diterbitkan sejalan dengan semangat dari UU Cipta Kerja dengan tetap mengedepankan komitmen pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.               

---000---

Related Regular News: