Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) yang baru

Jakarta,APBI-ICMA: Beritasatu.com 8 April 2014 memberitakan bahwa meski telah menetapkan tujuh wilayah pertambangan (WP) di seluruh Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) baru. Adapun ketujuh WP yang ditetapkan tersebut yaitu, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Jawa dan Bali, serta Nusa Tenggara. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan, pemerintah daerah dapat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasca penetapan WP tersebut. Namun, kata dia, penerbitan izin tersebut masih menunggu penataan IUP yang bermasalah sebelum menggelar lelang untuk penerbitan izin baru. "Sekarang kan, jumlah IUP totalnya sudah lebih dari 10 ribu izin. Kami akan tata dulu yang sudah ada, belum perlu diberikan izin baru," kata Sukhar di Jakarta, Selasa (8/4). Sukhyar menjelaskan, pihaknya sudah menyelesaikan rekonsiliasi 6.042 perusahaan pemegang IUP dan menerbitkan status clean and clear (CnC) lantaran telah memenuhi persyaratan administrasi serta tidak tumpang tindih. Sedangkan sekitar 4.876 pemegang IUP yang masih bermasalah diserahkan ke pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. "Setelah clear semuanya, kami akan memberikan izin baru," katanya. Dikatakannya WP tersebut terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan negara (WPN). Penerbitan IUP akan diberikan pemerintah daerah untuk lokasi yang telah ditetapkan WUP. Menurutnya, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM sebelum menggelar pelaksanaan lelang wilayah usaha pertambangan tersebut. "Untuk komoditas mineral logam dan batubara mekanisme pemberian IUP harus lewat tata cara lelang," ujarnya.   Sumber : http://www.beritasatu.com/ekonomi/176514-esdm-tidak-akan-terbitkan-izin-pertambangan-baru.html

Related Regular News: