Polemik Kenaikan Tarif Royalti Batubara

Kontribusi ke negara perusahaan pertambangan batubara baik pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa pajak dan non-pajak (PNBP). Untuk PNBP, kontribusi terbesar adalah melalui pembayaran iuran produksi (royalti), yang hingga saat ini tarifnya berbeda bagi pemegang PKP2B dan IUP. Tarif royalti pemegang PKP2B (generasi 1, 2, dan 3) sebesar 13.5%. Sedangkan bagi pemegang IUP tarifnya bervariasi, 3%, 5%, dan 7% tergantung dari kualitas (kalori) batubara yang diproduksi. Oleh karena itu terdapat disparitas pengenaan tarif royalti yang menyebabkan ketidaksetaraan antara pemegang IUP dan PKP2B.  

 

Tarif Royalti Tinggi

Dalam mengatur kebijakan terkait penerimaan negara dari sektor pertambangan pemerintah  mendorong optimalisasi porsi penerimaan negara. Salah satu pokok pikiran dari Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang telah diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2020 adalah bahwa usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Prinsip tersebut termuat dalam Pasal 169C UU No. 4 Tahun 2009 yang mendorong peningkatan penerimaan negara khususnya kontribusi dari pemegang PKP2B yang ketentuan dalam kontraknya wajib disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009.

Dalam rancangan suatu peraturan pemerintah (RPP) yang sedang disusun, akan diatur antara lain tarif royalti atau Dana Hasil Pertambangan Batubara (DHPB) untuk pemegang IUP Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) eks-PKP2B. Menurut pemberitaan di media,  tarif royalti bagi pemegang IUPK OP diusulkan  diusulkan sebesar 24%, yang mana tarif 24%  tersebut berlaku bagi batubara yang di ekspor. Sedangkan batubara yang dijual ke domestik tarif royaltinya 14% dan terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Kabarnya rencana pemerintah menaikkan tarif royalti yang sangat tinggi tersebut untuk mengkompensasi dampak penetapan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) di dalam UU Cipta Kerja.

Pada dasarnya royalti atau DHPB adalah beban yang ditanggung perusahaan batubara yang diproduksi dan bukan beban dari pembeli. Beban 10% PPN atas penjualan batu bara domestik baru beralih menjadi beban pembeli yang dipungut oleh penjual (produsen) batu bara. Sehingga perlu dipertimbangkan secara matang jika pemerintah memutuskan untuk memisahkan pengenaan tarif royalti antara penjualan domestik dan ekspor. Hingga saat ini pasar domestik batu bara, termasuk untuk keperluan hilirisasi masih jauh lebih kecil dibandingkan pasar ekspor. Sehingga untuk kepentingan penerimaan negara dan devisa, ekspor bisa terus dimaksimalkan tanpa mengorbankan semangat pengembangan hilirisasi batubara.

Pemegang IUPK OP perpanjangan PKP2B adalah perusahaan pertambangan yang beroperasi sejak lebih dari 20 tahun dan bahkan ada yang hampir 30 tahun. Karakteristik tambang dalam kondisi demikian adalah: 1) Lokasi sebaran cadangan batu bara mulai terbatas, sehingga makin sulit memilih lokasi penambangan yang ekonomis; 2) Letak cadangan batubara yang lebih dalam dan lebih jauh, sehingga semakin lama akan semakin besar biaya untuk mengambil batubara; dan 3) Letak lokasi pembuangan lapisan tanah penutup juga semakin jauh, sehingga perlu biaya yang makin besar agar bisa menyingkap lapisan batubara. Secara alamiah, biaya produksi yang harus dikeluarkan pada kondisi tambang yang sudah menurun akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Padahal, di sisi harga jual batubara, tidak berhubungan dengan biaya produksi, namun mengikuti pergerakan indeks harga global dan indeks harga yang ditetapkan Pemerintah. Dengan kata lain, risiko berusaha yang ditanggung oleh pemegang IUPK OP PKP2B amat tinggi.

Tingginya tarif royalti berarti mengakibatkan tingginya biaya produksi, sehingga cadangan batu bara yang masih berada di lapisan bawah menjadi tidak ekonomis lagi. Dampak lain dari tingginya tarif royalti akan menyebabkan cadangan batu bara ekonomis akan menurun. Hal ini cukup serius dampaknya karena kalau cadangan ekonomis menurun maka umur tambang juga bisa lebih pendek yang mana akibatnya pasokan batu bara untuk keperluan pembangkit listrik dalam negeri di masa datang juga bisa terancam keberlanjutannya. Selain itu, proyek hilirisasi batubara yang investasinya mahal dan jangka panjang dikhawatirkan bisa terganggu oleh kemungkinan kurangnya pasokan.

 

Tarif Royalti Progresif

Dalam menetapkan besaran tarif royalti untuk ekspor, perlu dipertimbangkan peningkatan penerimaan negara yang masih memungkinkan perusahan batubara untuk tetap bertahan (survive) disaat harga komoditas sedang anjlok. Jika tarif royalti untuk ekspor ditetapkan terlalu tinggi sedangkan pasar domestik tidak mampu menyerap maka perusahaan batu bara akan kesulitan menutup biaya produksi dan royalti, sehingga cenderung utk menurunkan atau menghentikan produksi. Kondisi tersebut juga rentan memicu permasalahan sosial di masyarakat di tengah upaya pemerintah berjuang mengatasi dampak dari Pandemi Covid-19 yang nampaknya masih cukup panjang.  

Pada dasarnya pelaku usaha anggota APBI-ICMA mendukung upaya pemerintah dalam optimalisasi penerimaan negara khususnya dari pembayaran royalti bagi pemegang IUPK OP. Namun tentu akan lebih bijaksana kalau Pemerintah dalam membuat kebijakan fiskal termasuk royalti ekspor ini melihat secara holistik dan komprehensif, bukan hanya penerimaan pajak/PNBP semata, tapi juga kontribusi lain seperti devisa ekspor, lapangan kerja, pengembangan wilayah di daerah dan ketahanan pasokan batu bara di masa datang, dan juga melihatnya secara jangka panjang agar usaha tambang batubara bisa dapat survive dan terus berkontribusi bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Untuk itu perlu dipertimbangkan pengenaan tarif royalti batu bara secara berjenjang (progresif). Dalam sistem ini, tarif royalti akan diterapkan lebih tinggi baik untuk ekspor maupun domestik jika indeks Harga Batubara Acuan (HBA) mencapai level harga tertentu. Usulan penerapan tarif royalti progresif tersebut mempertimbangkan faktor volatilitas harga komoditas yang mengikuti permintaan dan harga pasar dunia sehingga fleksibilitas kebijakan sangat diperlukan dalam penentuan DHPB. Adapun penetapan tarif besaran tarif royalti progresif pada level harga tertentu bisa dibahas secara detail oleh pemerintah dengan pelaku usaha agar dapat dicapai suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan tetap mengedepankan semangat merealisasikan peningkatan penerimaan negara.

Pengenaan tarif royalti secara bijak akan membantu perbaikan iklim investasi yang sangat diharapkan dalam masa pemulihan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Keberlangsungan industri pertambangan batu bara juga sangat penting dalam mendukung perekonomian dan ketahanan energi nasional. Di saat kita mengalami resesi ekonomi di 2020 serta pada krisis keuangan global melanda di 2008 yang lalu, terbukti peran yang tidak kecil dari industri pertambangan batu bara dalam menopang perekonomian nasional dan daerah.   

Related Regular News: