Peluang dan Tantangan Penerapan Hilirisasi Batubara di Indonesia

Di tengah kondisi pandemi yang belum usai, mayoritas perusahaan produsen batubara di Indonesia masih bisa beroperasi dengan normal dan masih melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya PROPER Emas kepada sejumlah perusahaan dalam naungan Kementerian ESDM, yang juga anggota dari APBI-ICMA, antara lain PT. Kideco Jaya Agung, PT. Adaro Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal, dan PT. Bukit Asam dari Kementerian LHK (14/12). Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis industri batubara dalam negeri dan global masih positif ke depan di tengah ketidakpastian ekonomi global ini.

Menurut Dodik Ariyanto, Deputi Analis Direktorat Jenderal Minerba, KESDM, optimisme tersebut didukung oleh tren harga batubara yang mulai menunjukan kenaikan di 3 (tiga) bulan terakhir. Pihaknya mengatakan untuk tetap memberikan manfaat, maka bisnis batubara harus melakukan konversi agar bisa berkontribusi pada konsumsi energi global menuju yang lebih bersih. Salah satunya dengan melakukan hilirisasi batubara agar memberikan nilai tambah.

Selain itu, produksi batubara Indonesia sebagian besar masih diekspor (sekitar 75%) dan diperlukan peningkatan penggunaan batubara dalam negeri untuk ketahanan energi. Hal ini Dodik sampaikan di acara Indonesia Mining Outlook 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah Tambang secara daring (15/12).

Sesuai UU No. 3 Tahun 2020, bagi pemegang IUP, hilirisasi batubara dapat dilakukan melalui pengembangan dan atau pemanfaatan batubara. Bagi IUPK, wajib melaksanakan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara. Sebagaimana diketahui, untuk mendorong hilirisasi batubara, pemerintah memberikan insentif antara lain; royalti hingga 0%, harga khusus batubara, masa berlaku IUP sesusai umur ekonomis proyek, insentif perpajakan dan kepastian pembeli.

Menyambung paparan dari KESDM, Hendra Sinadia selaku Direktur Eksekutif dari APBI-ICMA yang turut hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa pihaknya setuju bahwa kedepannya permintaan batubara akan meningkat namun belum bisa ke level 2018. Adapun tantangan kedepan yang masih banyak, khususnya dalam tekanan perbankan atau funding untuk proyek-proyek batubara. Oleh karena itu, pihaknya mengatakan bahwa jika memungkinkan agar aturan hilirisasi dibuat lebih fleksibel dari komposisi bisnis yang tidak membebani perusahaan terutama dalam sisi funding. Hal ini guna menyelaraskan keinginan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan dengan impor dan meningkatkan ketahanan dalam negeri.

PT. Bukit Asam Tbk. yang diwakili oleh Sigit Hery Basuki, selaku Purchasing Manager, yang sudah lebih dulu melaksanakan pengembangan hilirisasi batubara di tanah air dan saat ini sedang ditahap penyelesaian FS dan skema bisnis, membagikan dengan peserta bahwasannya manfaat dari proyek Coal to DME yang mereka jalankan, selain penerimaan ke negara secara langsung sebanyak 800 milyar rupiah/tahun, juga membuka lapangan pekerjaan terhadap kurang lebih 20.000 pekerja pada saat masa konstruksi dan operasi. Hal ini tentunya memberikan dampak positif pada keseimbangan neraca perdagangan nasional. 

 

 

Related Regular News: