Dialog Kebijakan UU Cipta Kerja RPP Pajak Retribusi Daerah

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyelenggarakan dialog terbuka secara virtual pada 11 Desember 2020 guna menjaring aspirasi dari Pemda dan Pelaku Usaha sebagai masukan RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah sebagai jabaran UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. APBI turut hadir sebagai peserta dalam acara tersebut.

Dalam diskusi tersebut, KPPOD mengatakan pentingnya keterlibatan Pemda dalam mengubah ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) ada karena setiap ketentuan dalam RPP PDRD akan berdampak langsung pada kondisi fiskal Pemda.

Bukan hanya Pemerintah Pusat, namun peran Pemda dirasa sangat penting untuk dimasukan dalam RPP PDRD tersebut, terlebih penentuan tarif PDRD khusus untuk program prioritas nasional yang ada di wilayahnya. Dengan pertimbangan Pemda lebih memahami dampak dari perubahan-perubahan tarif PDRD terhadap pendapatan asli daerah dan kemandirian fiskalnya.

Namun, dalam RPP tersebut peran Pemda justru tidak banyak terlibat, yang tertuang dalam RPP PDRD mengharuskan Pemda mengikuti ketentuan tarif PDRD yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, dengan besaran yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Menteri keuangan bersama Menteri Dalam Negeri juga akan mengevaluasi Perda dan Raperda dari semua daerah untuk memastikan tarif PDRD-nya sesuai dengan ketentuan.

Related Regular News: