Sosialisasi Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja Terutama Dalam Sektor Batubara

Sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana di dalam Undang-Undang tersebut terdapat klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan, dalam rangka pemberian informasi terkait ketentuan perpajakan menurut Undang-Undang Cipta Kerja maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mengadakan sosialisasinya bersama dengan APBI, IMA dan PERHAPI, Rabu kemarin (2/12).

  

DJP dalam hal ini yang diwakili oleh beberapa narasumber seperti Hari Tri Utomo lalu Meidijati, sementara dari undangan sendiri APBI, IMA dan PERHAPI hadir membawa anggota nya masing masing untuk mendengarkan sosialisasi ini.

Dalam sosialisasi ini pun dijelaskan dalam pasal 112 UU Ciptaker mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPN Pasal 4A ayat (2) huruf a bahwa Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara (Hasil pertambangan batu bara tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN).

Dimana pada aturan sebelumnya Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (Hasil pertambangan batu bara yang bukan merupakan BKP adalah batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara).

Related Regular News: