Izin Pengalihan Arus Sungai Sesuai Aturan Baru

Rabu (02/12), Direktur Bina Operasi Dan Pemeliharaan, Kementerian PUPR Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA memberikan sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No:21 Tahun 2020 tentang. Acara sosialisasi Permen PUPR tentang Pengalihan Alur Sungai ini merupakan inisiasi dari APBI untuk anggota terutama yang wilayah pertambangannya memerlukan pengalihan alur sungai. Sebelumya, terdapat banyak kendala dan hambatan perizinan alur sungai untuk kegaitan usaha yang dialami oleh anggota.

Acara dibuka oleh Wakil Ketua APBI, Bramantya Putra yg membawahi Komite Lingkungan dan Tata Kelola Pertambangan, dengan dihadiri oleh 98 anggota. Selaku Ketua Komite Lingkungan, Bramantya menegaskan pentingnya koordinasi dengan Pemerintah dan Asosiasi. Anggota APBI juga telah melaksanakan kewajiban lingkungan.

Sementara itu terkait sosialisasi, Lilik selaku Dir BinOps PUPR menjelaskan beberapa perbedaan antara aturan yang dikeluarkan tahun 2020 dengan aturan sebelumnya di tahun 2015, dimana perbedaan yang signifikan terletak kepada siapa izin pengalihan alur sungai. Sebelumnya perusahaan selaku pemohon harus mengajukan ke Sekjen namun sekarang ini, izin langsung diajukan ke Dirjen SDA. Pada aturan sebelumnya Dirjen SDA memberi saran teknis yang pada aturan baru menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai.

Diskusi Permen yang sudah berlaku sejak akhir Agustus lalu ini menarik minat anggota. Terutama dengan beberapa aturan yang masih jadi pertanyaan seperti yang terkait dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Hanya saja pertanyaan-pertanyaan terkait izin pengalihan sungai di Kawasan hutan masih harus didiskusikan lagi dengan pihak lain, seperti Kementerian Lingkungan Hidup. Pertanyaan dari anggota yang hadir ini dikarenakan dalam Permen PUPR 21/2020 yang sudah berlaku juga terdapat ketentuan tentang sungai baru yang menjadi Barang Milik Negara (BMN) dimana aturan ini menimbulkan pertanyaan baru untuk pemegang IPPKH.

Sementara, Lilik juga menambahkan tentang ketentuan dalam aturan yang terbaru terkait syarat-syarat pengajuan izin dimana perusahaan yang saat ini tengah mengajukan izin tetap harus memenuhi dan melengkapi hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengalihan alur sungai melalui analisis model, yang sebelumnya tidak ada diaturan lama. Hal ini bertujuan agar rencana pengelolaan sumber daya air yg ingin dialihkan supaya fungsi sungai tetap terjaga.

Sosialisasi antara PUPR dengan APBI ini sendiri merupakan yang pertama kalinya. Adapun pertanyaan yang diajukan anggota cukup banyak dan beragam. Termasuk terkait kewenangan pengajuan izin berdasarkan lokasi atau wilayah sungai tersebut berada. Adapun dari penjelasan pihak PUPR, kewenangan izin harus dilihat dari beberapa kriteria. PermenPUPR 21/2020 mengatur kewenangan di pusat, namun apa yg ditentukan pemerintah daerah mengikuti norma, standar, proseduk dan kriteria (NSPK) yg dikeluarkan oleh pusat. Termasuk perlakuan dan pengelolaan baik sungai maupun anak sungai sama tidak ada perbedaan dalam hal pengajuan ijin.

Acara sosialisasi ini sendiri nantinya akan berlanjut dengan kegiatan lain yang akan diinisiasi oleh APBI agar seluruh anggota mendapatkan informasi jelas. Anggota APBI yang hadir juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan berdasarkan informasi di lapangan.

Related Regular News: