Eks Bos Pertamina Sebut Proyek DME Doesn't Make Sense

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20201119080731-4-202926/eks-bos-pertamina-sebut-proyek-dme-doesnt-make-sense

 

Proyek gasifikasi batu bara yang bakal menghasilkan produk dimethyl ether (DME) untuk substitusi LPG menjadi salah satu proyek hilirisasi yang terus didorong pemerintah. Namun, Mantan Bos Pertamina Ari Soemarno memiliki pandangan lain soal proyek gasifikasi batu bara ini.

Dalam wawancara bersama CNBC Indonesia Rabu, (18/11/2020) dia menyebut jika potensi gasifikasi batu bara memang besar. Akan tetapi masalah terbesar dari gasifikasi batu bara adalah keekonomiannya.

Dia menyebut membutuhkan harga batu bara yang relatif rendah untuk menjalankan proyek ini, agar bisa berkompetisi dengan harga LPG. Apalagi harga acuan batu bara Indonesia, imbuhnya, sudah mencapai sekitar US$ 50-an per ton.

"Jadi jauh, orang bilang mending ekspor daripada bikin DME," kata Ari Rabu, (18/11/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan beberapa analisis salah satunya dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis menyatakan jika Indonesia mengerjakan proyek DME itu tidak ekonomis. "Malah dibilang DME itu singkatan dari Doesn't Make Sense karena keekonomiannya njomplang," ungkapnya.

Kemudian menurutnya proses menggasifikasi menjadi methanol caranya tidak ramah lingkungan. Dengan kondisi demikian Ari mempertanyakan apakah ada investor yang mau. Apalagi saat ini banyak sekali lembaga keuangan yang mengambil acuan lingkungan.

"Investor juga dari pertimbangan non ekonomis juga cukup besar jadi saya nggak terlalu optimis meski sekarang sudah dikasih insentif-insentif," ucapnya.

Seperti diketahui pengenaan royalti 0% bagi penambang batu bara yang malakukan hilirisasi telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Ari berpandangan dengan royalti 0% ini sama saja pemerintah memberikan subsidi ke pengusaha agar proyeknya ekonomis.

Menurutnya negara yang mengerjakan proyek gasifikasi batu bara tidak banyak, saat ini tinggal China dan itupun merupakan proyek lama. Bahkan dia menyebut tidak ada proyek baru dalam sepuluh tahun terakhir.

"Saya pribadi berpendapat nggak terlalu optimis meskipun banyak pihak dari pemerintah menyatakan ini adalah jalan keluar kita, tapi memang potensi bagus besar tapi kondisinya demikian," tuturnya.

Sementara itu, Muhammad Wafid, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM mengatakan potensi kebutuhan batu bara untuk proyek gasifikasi domestik guna menggantikan impor LPG, bensin, dan olefin bisa mencapai 103,3 juta ton per tahun.

Jumlah tersebut di luar kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik proyeknya yang diperkirakan mencapai 38,91 juta ton.Sementara kebutuhan metanol untuk substitusi impor LPG, bensin, dan olefin tersebut diperkirakan mencapai 52 juta ton.

"Jadi, kebutuhan batu bara untuk proses hilirisasi sebesar 103,3 juta ton dan untuk pembangkit listrik 38,91 juta ton," ungkapnya dalam sebuah webinar tentang batu bara pada Rabu (18/11/2020).

Dia mengatakan, kebutuhan tersebut dengan asumsi salah satunya yaitu akan menggantikan LPG sebanyak 5,9 juta ton per tahun. Untuk substitusi 5,9 juta ton LPG tersebut, dibutuhkan DME sebanyak 9,36 juta ton dan metanol 13,37 juta ton. Adapun kebutuhan batu bara untuk memproses gasifikasi tersebut mencapai 26,6 juta ton dan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik sebanyak 10,03 juta ton.

Sedangkan untuk mengganti 16,52 juta ton bensin, dibutuhkan metanol sebanyak 13,37 juta ton dan batu bara 26,6 juta ton, serta batu bara untuk pembangkit listriknya sebanyak 10,03 juta ton. Selebihnya, batu bara dibutuhkan untuk gasifikasi sebagai substitusi minyak (crude oil) untuk solar dan olefin.

Namun pada 2025, diperkirakan kebutuhan metanol di Indonesia baru mencapai 2,1 juta ton per tahun dengan impor mencapai 1,6 juta ton."Perkiraan itu dengan melihat tren 2016-2019," ujarnya.

Related Regular News: