Mempercepat Hilirisasi Batubara

MEMPERCEPAT HILIRISASI BATUBARA

Oleh : Singgih Widagdo

Ketua Kebijakan Publik – Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)

 

A nation that can't control its energy sources can't control its future. (Barack Obama)

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat penyusunan peta jalan optimalisasi batubara di dalam negeri (Kompas, 24/10/20). Presiden mempertegas prioritas yang harus dikerjakan, seperti gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) dan synthetic gas. Bahkan, Presiden minta agar ekspor batubara mentah diakhiri. Hal sama, 28 Nopember 2019, di saat meresmikan pembukaan Kompas 100 Ceo Forum, Presiden dalam pidatonya menyampaikan, kenapa terus-menerus yang namanya batubara ini kita ekspor dalam bentuk raw material? Bersamaan mempertegas agar batubara lebih dipercepat untuk membuat DME. Bagaimana peta jalan hilirisasi yang Pemerintah miliki, sampai-sampai Presiden harus mengulang hal sama setelah selang waktu 11 bulan.

Tersendatnya peta jalan hilirisasi batubara di Indonesia selama ini, harus diakui sebagai kesalahan bersama, baik Pemerintah sendiri maupun Industri Pertambangan. Pemerintah (ESDM) terjebak sebatas pengelolaan batubara jangka pendek sebagai komoditas. Peraturan Presiden No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional RUEN), memberikan arah jelas. Total produksi batubara Indonesia dikendalikan sebatas 400 juta ton sejak 2019. Hal  ini sebagai pilihan strategis dalam RUEN. Alasan sangat rasional. Batubara sebagai satu- satunya mineral berunsur karbon selain minyak bumi. Batubara bukan sebatas komoditas untuk revenue driver, namun harus didorong sebagai economic booster yang memiliki multiplier effect.

Ekspor batubara diproyeksikan berhenti paling lambat di 2046, waktu dimana kebutuhan batubara di dalam negeri mendekati 400 juta ton. Arahnya, industri pertambangan bukan dimatikan, namun arah produksi batubara lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. Arah Presiden mempercepat hilirisasi batubara, sangat strategis. Namun, visi panjang dalam mengelola sumber energi batubara harus menjadi “tangga” pertama.

 

Mengembalikan Visi Energi

RUEN adalah produk Dewan Energi Nasional (DEN). Dalam UU No.30/2007 tentang Energi, Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Presiden. Ketua Harian diserahkan kepada Menteri yang membidangi energi. Bahkan, Anggota DEN pun diperkuat tujuh Menteri (atau pejabat Pemerintah) dan delapan dari pemangku kepentingan. Demikian kuatnya DEN, semestinya pengendalian produksi batubara dapat dilakukan dengan baik selama ini.

Yang terjadi sebaliknya. Keanggotan pemangku kepentingan DEN, vakum dua tahun terakhir. Pemilihan anggota pemangku kepentingan menjadi tarik ulur kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kepentingan mengelola ketahanan energi dan kepentingan politik menjadi tidak jelas arahnya. Pemerintah lepas akan visi panjang, dan sebatas mengelola batubara sebagai komoditas.

Saat RUEN ditetapkan, 2 Maret 2017, produksi batubara nasional telah mencapai 461 juta ton. Terus meningkat menjadi 616 juta ton di 2019. Bahkan 2020, Pemerintah masih menetapkan target produksi sebesar 550 juta ton. Diproyeksikan di 2020, produksi akan tertekan menjadi 520 akibat pandemi Covid-19. Yang menjadi persoalan, Menteri ESDM sebagai Ketua Harian DEN, tidak juga mampu menekan besarnya produksi nasional agar mendekati ketentuan yang telah ditetapkan dalam RUEN.

Related Regular News: