EITI Indonesia Akan Dibawah Koordinasi Kementerian ESDM

ICMA WEBSITES – Update (14 Sep 2020)

EITI Indonesia Akan Dibawah Koordinasi Kementerian ESDM

                Pemerintah Indonesia banyak mendapat apresiasi dengan semakin membaiknya upaya penegakan transparansi pengelolaan industri ekstraktif. Ikut sertanya Indonesia dalam EITI (Extractive Industry Transparency Initiative), sebuah inisiatif yang digagas oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD untuk meningkatkan transparansi pengelolaan industri ekstraktif di negara-negara penghasil utama industri ekstraktif, patut didukung. Partisipasi Indonesia didasari oleh Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim EITI yang di ketuai oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dengan anggota menteri-menteri dari instansi terkait seperti antaralain Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Perpres tersebut juga membentuk Tim Pelaksana EITI yang beranggotakan selain wakil pemerintah dari K/L terkait, juga ikut serta wakil dari pemerintah daerah penghasil, wakil dari asosiasi industri, dan perwakilan dari masyarakat.

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengamanatkan Tim Transparansi Industri Ekstraktif dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Dalam rangka menjaga penilaian dan memenuhi persyaratan dari EITI International yaitu melakukan publikasi laporan kegiatan industri ektraktif sebelum akhir tahun 2020, maka tanggal 4 September lalu diadakan Rapat Tim Pelaksana / Multi Stakeholder Group (MSG) EITI yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2010.Dalam Rapat Konsultasi Forum Multi Stakeholder Group (MSG) dibahas beberapa agenda Transisi Pelaksanaan & Pembahasan Pemilihan Anggota MSG - Mekanisme dan subtansi pelaporan EITI 2020 sesuai dengan standar EITI untuk memenuhi standar persyaratan: a. Penyusunan Laporan 2018 b. Proses Mainstreaming.

Sesuai dengan Perpes No. 82 Tahun 2020, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan yang akan menjadi focal point untuk mengurusi EITI. Kementerian ESDM mengusulkan Tim Pelaksana EITI nanti akan dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi & Sumber Daya yang saat ini dijabat oleh Dr. Sampe Purba. Selanjutnya usulan tersebut akan disampaikan ke Menteri ESDM untuk mendapatkan persetujuan. Tim transisi, komposisi MSG berdasarkan Perpres 26 Tahun 2010, akan membantu untuk memberikan masukan dalam penyusunan revisi Perpres 26/2010 yang segera akan dibahas. Perpres baru nantinya akan menjadi dasar hukum bagi Tim Pelaksana EITI yang baru. Sejumlah agenda penting mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh tim transisi, seperti antara lain tindak lanjut dari laporan validasi EITI internasional, Laporan EITI tahun 2018, dll. APBI yang ikut dalam Tim Pelaksana berkomitmen secara aktif untuk mendukung pelaksanaan EITI di tanah air.

---000---

Related Regular News: