FGD Dampak Covid-19 terhadap Batubara Indonesia Dalam Perdagangan Global

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, DJMB mengadakan FGD (8/9) mengenai Dampak Covid-19 terhadap Batubara Indonesia Dalam Perdagangan Global. FGD yang dipimpin oleh Jonsson Pakpahan selaku Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara dan Tri Winarno selaku Kasubdit Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara, juga menghadirkan para pembicara seperti Luther Palimbong selaku Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dan juga dari APBI yang diwakili oleh Hendra Sinadia selaku Direktur Eksekutif dan Nyoman Oka selaku Ketua Komite Marketing APBI.

 

Pengantar Ditjen Minerba (Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara)

FGD ini didasari bahwa setelah Ditjen Minerba melakukan beberapa Analisa awal terkait dengan fluktuasi HBA, dengan HBA yang mencatat penurunan harga yang mengkhawatirkan, untuk tahun 2020 ini harga terus mengalami penurunan dan pada bulan September menyentuh angka terendah USD 49,42. Tidak dipungkiri pula bahwa PNBP Minerba sebagian besar (80 – 85%) berasal dari batubara, sehingga kenaikan/ penurunannya akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PNBP total, target PNBP untuk tahun ini adalah 31 triliun rupiah.

Ditjen Minerba menilai bahwa karena pemanfaatan batubara lebih banyak dilakukan oleh negara negara Asia Pacific, dengan tingkat pertumbuhan kurang lebih 3-5%. Covid 19 mempengaruhi sekali penjualan batubara terutama ekspor karena Sebagian negara menutup pelabuhannya. Covid 19 juga menyebabkan perekonomian terguncang, sehingga beberapa negara mengoreksi konsumsi energinya, hal tersebut menyebabkan over supply, sehingga harga menjadi turun.

 

Masukan Kemendag (Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan)

Kemenag menilai bahwa nilai ekspor batubara dan produk batubara selama rentang periode januari – juli 2020 mengalami penurunan sebesar 20,4% dengan nilai ekspor sebesar USD 10,63 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dimana periode januari – juli 2019 nilai ekspornya sebesar USD 13,35 miliar dengan selisih nilai ekspor sekitar USD 2,72 miliar.

Sedangkan berdasarkan volume juga mengalami penurunan sebesar 10,59% atau sekitar 240,79 juta ton. Hal ini juga menunjukan bahwa harga batubara dan produk batubara mengalami penurunan pada periode januari – juli 2020.

Luther Limbong menyatakan bahwa memang betul pengendalian produksi perlu dilakukan guna untuk menyeimbangkan antara supply dan demand, sementara untuk penetapan harga batubara sebaiknya dilakukan sama seperti yang dilakukan komoditas timah dengan menggunakan bursa dalam penentuan harganya.

 

Masukan APBI (Direktur Eksekutif dan Komite Marketing)

 

Hendra menyampaikan bahwa untuk mengendalikan harga batubara ini adalah kebijakan (policy) dari negara pengekspor batubara seperti Indonesia dan Australia yang tentunya akan sangat berpengaruh. Bila dilihat porsi terbesar koreksi demand  adalah dari Tiongkok dan India, dua negara importir terbesar batubara termal dunia sekaligus juga negara produsen batubara terbesar dunia.

Selain itu, penurunan permintaan batubara termal tercatat dari negara-negara Asia Timur lainnya seperti Korea, Jepang, Taiwan juga punya pengaruh besar. Sementara itu di Asia Tenggara demand dari Filipina yang 80% impornya dari Indonesia juga terkoreksi akibat kebijakan lockdown pemerintah setempat untuk menekan penyebaran virus corona di awal masa pandemi.

Oleh karena itu harapan akan penguatan harga juga ditentukan seberapa cepat pemulihan ekonomi serta kebijakan relaksasi impor dari negara-negara importir batubara khususnya Tiongkok dan India. Sebagai negara produsen batubara terbesar di dunia, baik India maupun Tiongkok juga sangat berkepentingan untuk menjaga kinerja industri batubara nasional mereka termasuk memastikan agar harga jual energi mereka lebih terjangkau. Dalam hal ini, dukungan upaya diplomasi G to G antara pemerintah RI dengan Tiongkok serta India perlu lebih diintensifkan.  

Nyoman Oka pun menyampaikan bahwa pentingnya pengendalian produksi akan sangat mempengaruhi harga batubara, terutama untuk di tahun depan tepatnya 2021 akan sangat mempengaruhi sekali apabila pengendalian produksi tidak diterapkan maka harga diperkirakan akan semakin menurun.

 

Kesimpulan

Untuk menjaga supply dan demand perlu adanya kebijakan untuk lebih dapat mengontrol harga. Terkait dengan kebijakan itu sendiri akan dibicarakan lebih lanjut yang akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Keuangan dan pemerintah lainnya dan juga dengan stakeholders yang lebih luas lagi.

Selanjutnya ESDM akan terus melakukan diskusi lanjutan terkait dengan pembahasan ini Bersama dengan stakeholders, ini merupakan pertemuan awal.

Related Regular News: