Produksi Batu Bara Melebihi 600 Juta Ton Langgar Aturan?

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20200907183833-4-185006/produksi-batu-bara-melebihi-600-juta-ton-langgar-aturan

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan produksi batu bara pada 2021 akan menembus 600 juta ton, tepatnya 609 juta ton, naik dari target produksi tahun ini yang dipatok sebesar 550 juta ton.

Angka produksi batu bara ini diperkirakan akan terus melonjak setiap tahunnya. Bahkan, pada 2024 produksi batu bara diperkirakan mencapai 628 juta ton.

Menanggapi perkiraan produksi batu bara oleh pemerintah tersebut, salah satu organisasi non pemerintah yakni Publish What You Pay (PWYP) menuturkan rencana produksi batu bara yang terus melonjak bahkan di atas 600 juta ton tersebut bertentangan dengan kebijakan energi nasional, khususnya Rencana Umum Energi Daerah (RUED).



Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah mengatakan RUED membatasi produksi batu bara per 2019 maksimal 400 juta ton per tahunnya.

"Khususnya RUED, yang melakukan pembatasan produksi batu bara per 2019 maksimum 400 juta ton per tahun. Hal ini juga kontradiksi dengan upaya penurunan porsi energi fosil dalam bauran energi nasional (primary energy mix)," ungkapnya kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat.

Lebih lanjut ia mengatakan harga batu bara serta permintaan ke depan diperkirakan akan semakin menurun, terutama dari India dan Tiongkok. Permintaan batu bara dari dua negara importir terbesar batu bara Indonesia tersebut diperkirakan turun. Selain itu, permintaan dalam negeri, seperti dari PLN dan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/ IPP) menurutnya juga tidak akan naik.

c"Ini mengingat over capacity (kelebihan kapasitas) PLTU di Jawa dan pertumbuhan ekonomi dalam pemulihan ekonomi pascapandemi yang masih belum tumbuh secara signifikan," tuturnya.

Harga batu bara kini anjlok dikarenakan rendahnya permintaan pasar, namun kini pemerintah malah menggenjot produksi. Menurutnya hal ini justru tidak akan menaikkan penerimaan negara secara signifikan.

"Justru dengan menaikkan kuota ini malah menimbulkan celah transfer pricing di tengah permintaan yang menurun dan pengawasan perdagangan dan royalti yang lemah," tuturnya.

Belum lagi dengan adanya insentif pajak yang diberikan kepada pemegang kontrak atau izin batu bara, menurutnya ini tidak akan menaikkan pendapatan dari sektor batu bara. Akan tetapi malah berdampak pada produksi dan eksploitasi batu bara semakin masif.

Masifnya produksi namun secara nilai ekonomi rendah bagi negara menurutnya ini adalah kondisi kontradiktif dari keinginan untuk peningkatan nilai tambah.

"Dan ini bertentangan dengan visi Indonesia maju (dengan nilai tambah ekonomi tinggi) yang dicanangkan dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaludin mengatakan proyeksi volume batu bara pada 2020 sampai 2024 dihitung berdasarkan kapasitas produksi perusahaan, kebutuhan pasar dalam negeri, dan pertumbuhan ekonomi.

"Setelah melakukan perhitungan baik demand maupun kebutuhan dalam negeri diputuskan produksi batu bara pada tahun depan sebesar 609 juta ton," paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Kamis, (27/08/2020).

Pada 2022 produksi batu bara juga diproyeksikan akan kembali meningkat menjadi sebesar 618 juta ton, lalu pada 2023 sebesar 625 juta ton, dan tahun 2024 sebesar 628 juta ton.

Kemudian untuk proyeksi kebutuhan batu bara domestik pada 2021 sebesar 168 juta ton, naik 13 juta ton dari tahun ini 155 juta ton. Kemudian pada 2022 sebesar 177 juta ton, pada 2023 naik lagi menjadi sebesar 184 juta ton, dan pada 2024 mencapai 187 juta ton.

Related Regular News: