UU Minerba dan Masa Depan Investasi Pertambangan

Webinar yang bertajuk “UU Minerba dan Masa Depan Investasi Pertambangan” diseleggarakan oleh Majalah TAMBANG mengupas tentang poin-poin pokok yang tertuang dalam payung hukum sektor pertambangan minerba terbaru yaitu UU No. 3 tahun 2020 yang mana acara ini diselenggarakan pada 14 Agustus 2020. Dengan menghadirkan pembicara antara lain: Bambang Gatot Ariyono Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI; Ido Hutabarat Ketua Indonesian Mining Association (IMA); Rizal Kasli Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI); Hendra Sinadia Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan dimoderatori oleh Ratih Amri – Direktur Mining and Metals Industry Indonesia (MIND.ID) mengulik berbagai topik terkait kepastian hukum dan masa depan investasi pertambangan, peluang pasar & tantangan program hilirisasi minerba, PP turunan dari UU Minerba hingga kaitannya dengan sektor jasa pertambangan.

Dalam paparannya Bambang Gatot dijabarkan bahwa substansi UU minerba dikelompokan menjadi beberapa kategori:

  1. Perbaikan tata kelola pertambangan nasional
  2. Keberpihakan pada kepentingan nasional
  3. Kepastian hukum dan kemudahan investasi
  4. Pengelolaan lingkungan hidup

Adapun guna mendorong hilirisasi, terutama di sektor batubara sendiri bagi perusahaan yang akan habis masa kontraknya, untuk mendapatkan perpanjangan izin diwajibkan melakukan investasi proyek peningkatan nilai tambah (PNT) di dalam negeri baik secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain. Bentuk dan jumlah produksi PNT batubara harus berdasarkan study kelayakan yang dievaluasi secara transparan, akuntabel dan independen.

Kategori program hilirisasi batu bara ditentukan menjadi beberapa jenis, yaitu peningkatan kadar, pembuatan briket, kokas, pencairan atau coal liquefaction, gasifikasi, campuran batu bara-air atau coal slurry dan coal water mixture, serta pembangkit listrik mulut tambang.

Pemerintah menjanjikan pemberian insentif non fiskal bagi pengusaha yang mewujudkan program hilirisasi, yaitu izin operasi selama 30 tahun yang dijamin perpanjangan selama 10 tahun hingga usia cadangan habis, dengan syarat tambang dan fasilitas hilirisasi berada di satu lokasi terpadu dan tidak terpisah.

Rizal kasli pada kesempatan yang diberikan memaparkan tantangan yang dihadapi proyek hilirisasi bahwa masih minimnya teknologi, persaingan harga komoditas yang sejenis (misalnya batubara dengan gas), dukungan pendanaan dan masih sedikitnya tenaga teknik /insinyur. Tantangan dalam financial support juga masih terdapat keterbatasan sumber dana dari dalam negeri, ditambah oleh bank-bank internasional yang menghentikan pembiayaan proyek PLTU.

Dari sederet jenis hilirisasi, gasifikasi merupakan opsi paling prioritas yang dibidik pemerintah. Batu bara hendak diubah menjadi gas sintetis, metanol, produk turunan petrokimia, dan dimetil eter. Khusus produk dhymetil ether, ditargetkan akan menjadi pengganti elpiji, yang selama ini bahan bakunya sangat bergantung pada impor. Namun di balik ambisi tinggi itu, diketahui bahwa gasifikasi di Indonesia belum terbukti secara teknologi mampu mencapai level komersial.

Sebuah UU harus dapat mengakomodir kepentingan baik negara, pelaku usaha dan masyarakat serta yang terpenting memperlancar investasi. Banyaknya sentimen negatif yang timbul, namun batubara masih memiliki potensi di masa depan, ujar Hendra Sinadia dalam paparannya. Dalam RUPTL PLN batubara masih memegang porsi yang besar 58% hingga 10 tahun kedepan. Kontribusi sektor batubara dinilai cukup besar bukan hanya dari ketahanan energi nasional yang menyumbang 70% dari produksi nasional, tapi juga penyumbang PNBP lebih dari 85%. 

Dalam pelaksanaannya untuk menjamin dan pengembangan investasi, perlu juga didukung oleh aturan lintas sektoral yang akan berpengaruh terhadap usaha pertambangan. Yang tidak kalah penting pelunya sosialisasi sehingga mendapatkan iklim investasi yang mendukung kegiatan usaha minerba.

Dalam paparannya Ido Hutabarat menguraikan faktor-faktor yang mendorong investasi, yaitu

  1. Jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan
  2. Penyederhaan perizinan
  3. Insentif hiliriasi yang terintegrasi
  4. Penyelesaian hak atas tanah

Sudah ada 2 perusahaan yang sedang melaksanakan pengembangan batubara melalui gasifikasi, yaitu: PTBA dengan proyek coal to DMM (DME, Methanol, MEG) dan coal to DME (Dimethyl Ether), serta KPC dengan proyek coal to methanol.

 

 

Related Regular News: