Penerapan Sanksi Kewajiban DMO Batubara 2020

Pemerintah sedang mengkaji kembali pelaksanaan kewajiban pasokan batubara dalam negeri (DMO) tahun 2020 akibat lemahnya perekonomian ditengah Pandemi Covid-19. Inisiatif tersebut juga sebagai respon dari permohonan dari APBI yang telah disampaikan melalui surat resmi nomor: 018/APBI-ICMA/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 ke Menteri ESDM perihal Penyampaian Tanggapan dan Usulan Terkait Pelakasanaan Pemenuhan Kewajiban Pasokan Batubara Dalam Negeri (DMO) sebagai Dampak Pandemi Covid-19 sebagai tindak lanjutnya, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara mengadakan pertemuan dengan APBI yang juga dihadiri oleh beberapa anggota perusahaan pada tanggal 13 Agustus yang lalu.

                Pertemuan yang dipimpin oleh M. Wafid Direktur Bina Program Minerba tersebut merupakan pertemuan yang ke-4 antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam hal ini diwakili oleh APBI membahas perihal implementasi kebijakan DMO 2020 ditengah pandemi. APBI mengapresiasi inisiatif dari DJMB dalam menggelar beberapa pertemuan secara virtual tersebut untuk mencari formula terbaik agar pasokan batubara domestik tidak terganggu, namun disisi lain perusahaan tidak terbebani dengan penerapan sanksi denda administratif dalam bentuk uang. Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM dalam Kepmen ESDM Nomor: 261.K/30/MEM/2019 menetapkan akan memberlakukan sanksi berupa denda uang terhadap seluruh pemegang IUP OP/IUP OPK/PKP2B yang tidak memenuhi kewajiban pasokan DMOnya. Adapun denda tersebut rencananya akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini sedang digodok oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu.  Formula yang disusun ini untuk diberlakukan setelah kondisi normal (kondusif).

                APBI seperti dalam surat ke Menteri ESDM tersebut menegaskan komitmen mendukung pemenuhan pasokan batubara kedalam negeri sesuai dengan Keputusan Menteri ESDMO No:  261.K/30/MEM/2019. Namun, menyarankan agar pemerintah meninjau kembali besaran presentase kewajiban pasokan mengingat Pandemi Covid-19 merubah porsi permintaan (demand) batubara dalam negeri. APBI dalam kajian memproyeksikan demand dalam negeri berkisar di angka 110-120 juta M/T atau jauh dibawah target pemerintah yaitu 155 juta M/T. Oleh karena itu, menurut APBI seharusnya besaran presentase juga perlu disesuaikan tidak sebesar 25% seperti yang ditargetkan semula.

                Kemudian untuk sanksi penalti APBI menyarankan agar ditinjau dan dikaji kembali sebaiknya tidak diterapkan di tahun 2020. APBI melihat bahwa para produsen akan berlomba-lomba memasok ke domestik karena demand ekspor jatuh secara signifikan, sehingga pemerintah tidak perlu khawatir akan kelangkaan pasokan domestik. Disisi lain, pasar domestik yang mengecil (akibat lemahnya demand dalam negeri) juga menyulitkan perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan kewajiban DMO. Apalagi bagi perusahaan yang kualitas batubaranya tidak dapat diserap oleh user. Bahkan bagi yang kualitas batubaranya kalori rendah tentu sangat terdampak dengan harga jual yang sudah dibawah biaya produksi. Oleh karena, itu menurut APBI penerapan sanksi di tahun 2020 jadi kurang tepat dan bahkan akan lebih merugikan perusahaan.

                Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM merespon positif dan kabarnya akan mempertimbangkan untuk tidak memperlakukan sanksi tersebut selama masa pandemi. Namun beberapa hal detil, seperti misalnya, penerapan sanksi jika harga batubara bergerak naik ke level tertentu, masih dalam pembahasan intens. Kementerian Keuangan juga dikabarkan merekomendasikan agar penerapan sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan pergerakan harga komoditas ditengah pandemi. Sehingga kita berharap akan ada kebijakan positif dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan DMO 2020 tersebut.

---000---

Related Regular News: